Ojol di Zona Hijau dan Kuning Mulai Boleh Angkut Penumpang

Ojol di Zona Hijau dan Kuning Mulai Boleh Angkut Penumpang

Ojol boleh angkut penumpang di zona hijau dan kuning wilayah Jabar. (foto - ist)

Bandung - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Hery Antasari menyatakan, transportasi roda dua berbasis aplikasi atau biasa dikenal dengan ojek online (ojol), saat ini sudah bisa kembali mengangkut penumpang.

Di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau new normal menurut Hery, pelonggaran sektor transportasi untuk ojol tersebut didasari aturan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 11/2020, tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19.

"Berkaitan dengan ojol pada masa AKB, berdasarkan Surat Edaran No. 11 pada kategori tertentu yakni zona hijau dan zona kuning memang sudah diperkenankan untuk mengangkut penumpang selain barang," kata Hery di Bandung, Rabu (17/6/2020).

Namun demikian Hery menjelaskan, terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi operator ojol agar bisa mengangkut penumpang. "Ojol dapat beroperasi orang dan barang dengan syarat menggunakan disinfektan secara reguler, dalam artian saat akan naik turun dan seterusnya. Pengemudi juga secara reguler melakukan rapid test oleh aplikator," katanya.

Tak hanya itu, untuk pengemudi ojek berbasis aplikasi harus dilengkapi berbagai protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Antara lain menggunakan masker, sarung tangan, hand sanitizer, jaket, atau pakaian lengan panjang, menggunakan helm dan pembayaran non tunai.

"Jadi tidak diperkenankan kembali menggunakan pembayaran tunai," tegas Hery. Khusus untuk pengemudi ojol di zona kuning, pengemudi harus menyediakan penyekat dan penumpang membawa helm sendiri atau tidak menggunakan helm yang disediakan mitra.

Sementara itu, untuk wilayah Jabar yang menjadi penyangga DKI Jakarta seperti Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) aktivitas ojol mengangkut penumpang masih belum diperbolehkan. Dari sisi kebijakan umum, kebijakan PSBB termasuk sektor transportasi untuk Bodebek, harus mengikuti kebijakan yang ada di DKI Jakarta.

Hal itu dilakukan agar ada kesamaan langkah dalam kebijakan yang mengatur pergerakan manusia, barang, dan kendaraan. "Sebelum surat edaran ini keluar, saat itu Bodebek masih mengaspirasikan kepada kami setelah kami koordinasikan untuk tidak menampung penumpang. Sehingga kata akhirnya ada di kebijakan masing-masing daerah," tegas Hery.

Di DKI Jakarta, Hery mencontohkan pihak aplikator sudah mampu melakukan segregasi untuk membatasi aktivitas angkut penumpang sampai tingkat kelurahan bahkan RW. Berbeda dengan di Jabar yang belum melakukan aturan seperti itu.

"Untuk Bodebek dan Jabar lain, dan hal itu belum dilakukan. Oleh karena itu, saat ini masih berlaku surat dari Pemprov Jabar dan Dishub untuk ojol, mematikan menu pengangkutan penumpang khususnya di Bodebek sampai ada kesepakatan dengan kondisi di Jabar. Untuk wilayah Jabar lain mengikuti aturan nomor 11," tambahnya. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,