Kisruh, LBH DKI Desak Anies Revisi dan Jadwal Ulang PPDB

Kisruh, LBH DKI Desak Anies Revisi dan Jadwal Ulang PPDB

Kisruh pelaksanaan PPDB 2020 - 2021 di DKI Jakarta. (foto - ist)

Jakarta  -  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Jakarta  desak  Gubernur  DKI  Anies  Baswedan   revisi  aturan  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 - 2021, karena dinilai tidak sesuai dengan Permendikbud No. 44 tahun 2009. LBH pun meminta proses penerimaan siswa baru dijadwal ulang.

"LBH Jakarta mengimbau kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mencabut, atau setidak-tidaknya merevisi Keputusan Kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020, tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020/2021," kata anggota LBH Jakarta Nelson dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2020).

Menurut Nelson, hal itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan peraturan yang lebih tinggi lainnya.

Selain itu, menjadwal ulang proses proses penerimaan dengan aturan yang baru nantinya tersebut, sebagai akibat dari aturan yang berlaku saat ini," katanya.

Ia menyoroti aturan terkait zonasi usia yang menjadi prioritas dalam PPDB tahun ini. Padahal menurutnya, dalam Permendikbud yang menjadi prioritas adalah zonasi wilayah. Kemudian zonasi usia menjadi pertimbangan saat jumlah kapasitas melebihi batas.

"Hal itulah yang memicu kekisruhan karena pada akhirnya banyak yang tidak diterima di sekolah yang dekat dengan rumah, dan kemungkinan besar akan diterima di sekolah yang jauh jaraknya dari rumah. Padahal prinsip dari Permendikbud 44/2019 mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah (lihat Pasal 16)," tegas Nelson.

Faktor usia peserta didik yang lebih tua katanya, baru menjadi faktor yang dipertimbangkan saat ada kesamaan jarak tinggal calon peserta didik dengan sekolah. Akibatnya, nanti peserta didik akan bersekolah di tempat jauh dari rumah, dan hal itu berdampak pada waktu yang dihabiskan di jalan dan ongkos sehari-hari yang memberatkan".

Nelson juga menyoroti terkait aturan kuota minimum jalur zonasi yakni hanya 40 persen. Menurutnya, angka itu lebih rendah dari Permendikbud 44/2019 yang mengatur 50 persen. (Jr.)**

.

Categories:Pendidikan,
Tags:,

terkait

    Tidak ada artikel terkait