Banyak Kursi Kosong di SMAN Favorit Potensi Dijual-belikan

Banyak Kursi Kosong di SMAN Favorit Potensi Dijual-belikan

Suasana para siswa di SMA Negei 3 Bandung. (foto - ilustrasi)

Bandung  -  Forum  Aksi  Guru  Indonesia (FAGI) Jabar  mohon  kepada Satuan  Tugas  Sapu  Bersih  Pungutan  Liar (Satgas Saber Pungli) Jabar dan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, untuk memantau kekosongan kursi di sekolah pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) Online tahun 2020.

Berdasarkan pemantauan FAGI, di sejumlah SMA di wilayah Jabar banyak terjadi kekosongan kursi pada beberapa kuota yang direncanakan sebelumnya, karena tidak terpenuhinya dan terisi oleh pendaftar.

"Bahkan, sejumlah SMAN favorit pun mengalami kekosongan pada kuota siswa khususnya dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM), serta anak berkebutuhan khusus (ABK)," kata Ketua FAGI Jabar Iwan Hermawan, Minggu (12/7/2020).

Di SMAN yang difavoritkan di Bandung misalnya, tercatat dalam PPDB online hanya terpenuhi 335 siswa, dari kuota yang direncanakan 350 siswa. Sementara kuota maksimal di Pergub 360 siswa jika buka 10 kelas/rombel. Demikian juga pada beberapa SMA negeri lainnya.

"Kami mewaspadai kekosongan itu akan dimanfaatkan oleh oknum, baik dari luar sekolah maupun dalam sekolah untuk dikomersialkan. Sebab, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ada indikasi pungutan dari peserta didik offline," katanya.

Setelah dilakukan pemantauan lanjut Iwan, ternyata di sekolah tersebut jumlah siswanya genap menjadi 36 orang/rombel, yang sebelumnya 32 atau 34 siswa/rombel.

FAGI mengimbau kepada semua pihak yang menemukan adanya komersialisasi baik oleh oknum luar atau dalam sekolah, mohon segera dilaporkan ke Tim Saber Pungli Jabar melalui Siberli lewat www.siberli.jabarprov.go.id., atau ke Call Center (022) 422-4856, e-mail via saberpunglijabar@gmail.com. Atau ke SMS/WA 082117323561 dan Facebook di Pungli Jabar, serta akun Instagram @saberpunglijabar

Ia menambahkan, berdasarkan Permendikbud No. 044 pasal 30 ayat (2), penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah, dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

Kecuali bagi sekolah yang kepala sekolahnya Plt atau belum definitif ditetapkan oleh pejabat berwenang. Sehingga kekosongan kursi bisa saja dipenuhi sesuai kuota maksimal. Namun akan berbahaya jika kekosongan itu dikomersialkan oleh oknum tertentu.

"Kami berharap, jika ada kursi kosong sekolah harus memprioritaskan diisi oleh siswa KETM yang sampai hari ini belum mendapatkan sekolah," tegas Iwan.

Atau, kursi kosong itu diisi oleh jalur putra-putri guru yang belum mendapatkan sekolah sebagaimana UU Nomor 14 tahun 2014 tentang Guru dan Dosen Pasal 19 yang menyebutkan, pemerintah memberikan maslahat tambahan bagi guru. Antara lain kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru.

"Beberapa hari lalu ada rotasi kepala sekolah SMA/SMK/SLB. Terkait hal itu, kami juga meminta semua pihak untuk memantau proses PPDB, khawatir kondisi ini jadi pootensi bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan situasi," tambahnya. (Jr.)**

.

Categories:Pendidikan,
Tags:,