PSBB transisi Anies dinilai Gagal, Corona DKI terus Meninggi

PSBB transisi Anies dinilai Gagal, Corona DKI terus Meninggi

Operasi gabungan penanganan Covid-19 yang menyasar kafe. (foto - ilustrasi)

Jakarta  -  Lonjakan  kasus  positif  Corona  (Covid-19)  di  Jakarta  mencapai  rekor  harian dalam  waktu  sepekan  terakhir. Rekor harian tertinggi terjadi pada 12 Juli lalu dengan penambahan sebanyak 404 kasus baru, meski agak menurun pada Senin 13 Juli sebanyak 279 kasus.

Dengan adanya peningkatan kasus tersebut membuat angka positivity rate Corona di Jakarta meningkat tajam, dari sebelumnya 5 persen menjadi 10 persen. Positivity rate adalah rasio orang yang mendapat hasil positif dengan total jumlah tes.

Pertambahan kasus yang melonjak itu pun sempat disorot Presiden Jokowi. Dalam rapat penanganan pandemi Covid-19 pada Senin 13 Juli, Jokowi mengingatkan agar Jakarta lebih berhati-hati dengan kasus kemunculan positif baru Corona.

Berdasarkan pemantauan per Selasa 14 Juli, kasus positif virus Corona di DKI Jakarta mencapai 14.914 kasus. Dari jumlah kumulatif itu, sebanyak 9.528 orang dinyatakan sembuh dan 714 orang lainnya meninggal dunia. Dalam sepekan terakhir terjadi lonjakan kasus signifikan. Terhitung 7 sampai 14 Juli, tambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 2.388 orang, atau rata-rata hampir 300 orang per hari.

PSBB transisi sendiri diberlakukan sejak 4 Juni dan fase pertama telah berakhir 2 Juli lalu. Gubernur DKI Anies Baswedan lalu menerapkan PSBB transisi fase kedua selama 14 hari atau sampai 16 Juli.

Berdasarkan penilaian Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra, lonjakan kasus tak lepas dari kebijakan PSBB transisi yang diterapkan Gubernur Anies awal Juni lalu. Sejak penerapan PSBB transisi, alih-alih berkurang kasus di Jakarta malah justru terus meninggi.

"Ini ada dampaknya dari PSBB transisi. Itu kan dimulai 5 Juni dan sekarang sudah sebulan lebih kondisinya masih seperti ini. Artinya, situasi di DKI patut dievaluasi," kata Hermawan, Selasa (14/7/2020).

Ia menyatakan, istilah PSBB transisi itu sendiri sebenarnya tak diatur dalam ketentuan apa pun. PSBB merupakan bentuk pelonggaran dengan pembatasan minimal. Dengan keberadaan PSBB transisi, pembatasan yang selama ini diterapkan bagi warga justru semakin longgar.

Hal itu katanya, terlihat salah satunya dari kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day yang diberi izin untuk digelar. "PSBB itu sejak awal sebagai bentuk intervensi longgar, dengan transisi seperti ini malah semakin longgar dan tidak akan ada artinya," tegasnya.

Ia menyatakan, kondisi itu semakin diperparah dengan sikap warga yang tak patuh dengan protokol kesehatan. Meski warga yang melanggar aturan dipengaruhi kebijakan pemerintah yang tidak jelas. Sehingga pada akhirnya warga-lah dipersalahkan.

Pada sisi lain, kasus Covid-19 di Indonesia belum mencapai puncak, dan dapat dikatakan mencapai puncak jika terjadi perlambatan yang signifikan. Salah satunya dapat diukur berdasarkan positivity rate. Harus ada penurunan positivity rate minimal 14 hari terakhir, dan di Jakarta masih sangat fluktuatif. Kalau konsisten baru bisa dibilang ada pelambatan.

Oleh karena itu, Hermawan mendorong Jakarta menerapkan kembali PSBB sepenuhnya. "Kalau mau betul-betul mau mengendalikan, maka PSBB optimal itu pilihannya," katanya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, lonjakan kasus di Jakarta terjadi lantaran kebijakan PSBB transisi yang tak jelas. Akibatnya, warga menjadi abai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"PSBB transisi itu sebenarnya kebijakan yang tidak jelas, sehingga masyarakat menjadi abai. Membiarkan terjadinya penularan seperti ini," katanya. Selain itu minimnya keterlibatan Anies dalam mengendalikan penyebaran virus Corona dinilai menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada lonjakan kasus positif.

"Kelemahan berada di gubernur. Enggak mau turun ke bawah tapi hanya lewat media. Harusnya memberikan arahan langsung ke warga, sehingga aspek keteladanan jadi penting. Misalnya, pakai masker yang benar, seperti itu," katanya.

Ia menilai, menerapkan lagi kebijakan PSBB sepenuhnya juga tak menjamin dapat menekan lonjakan kasus Covid-19. Butuh anggaran besar jika Jakarta ingin kembali menerapkan PSBB sepenuhnya. Cara yang lebih efektif menekan kasus positif dengan menerapkan karantina per klaster. Pemprov DKI harus mengkaji dengan cermat penyebab lonjakan kasus itu. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,