Satpol PP Jabar Catat Ada 927 Pelanggar Protokol Kesehatan

Satpol PP Jabar Catat Ada 927 Pelanggar Protokol Kesehatan

Satpol PP Jabar catat masih banyak warga melanggar protokol kesehatan. (foto - ist)

Bandung  -  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  Jabar  gencar   melaksanakan  operasi   pengawasan  kedisiplinan penerapan protokol kesehatan di kantor pelayanan publik, dan fasilitas publik milik Pemprov Jabar.

Menurut Kepala Satpol PP Jabar M Ade Afriandi, operasi pengawasan merupakan implementasi dari Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar Nomor 60 Tahun 2020, tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Jabar.

"Kami sudah dan sedang melaksanakan operasi penegakan Pergub dalam bentuk patroli pengawasan, yang sudah dijalankan sejak 29 Juli 2020 sampai dengan sekarang," kata Ade dalam jumpa pers di Kantor Satpol PP Provinsi Jabar Bandung, Kamis (6/8/2020).

Kedisiplinan warga memakai masker di kantor pelayanan publik dan fasilitas publik katanya, cenderung masih rendah. Hal itu terlihat dari 927 orang yang tidak membawa masker, membawa masker tetapi tidak digunakan atau pakai masker tidak sesuai prosedur kesehatan.

Ade menjelaskan, selama operasi pengawasan berlangsung pihaknya mencatat alasan warga yang melanggar protokol kesehatan. Dari 927 pelanggaran, setidaknya ada lima alasan yang paling dominan.

"Alasan pelanggaran yang paling banyak adalah lupa. Kedua, merasa tidak nyaman gunakan masker. Ketiga, sulit bernapas kalau pakai masker. Keempat, tidak peduli menggunakan masker. Artinya, tidak mementingkan keselamatan diri dan orang lain. Terakhir, sengaja abaikan protokol kesehatan," tegas Ade.

Ia menyatakan, dari sejumlah alasan itu Satpol PP menyimpulkan, pemahaman warga terkait pentingnya menerapkan protokol kesehatan khususnya pakai masker, masih rendah. Oleh karena itu, operasi pengawasan disertai juga dengan sosialiasi. "Tiap operasi kami menurunkan 4 tim dengan membawa spanduk imbauan. Misalnya, 'Pilih Pakai Masker atau Denda' dan 'Pakai Masker Demi Kau, Dia dan Buah Hati," katanya.

"Dengan cara itu, kami mengajak warga untuk menyadari kenapa pemerintah daerah mendorong menggunakan masker. Terutama Untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga orang lain agar tidak terpapar Covid-19," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad menyatakan, sosialisasi dan edukasi amat krusial dalam meningkatkan kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan. Semua pihak, mulai dari media, tokoh agama sampai budayawan, mesti terlibat dalam proses sosialiasi dan edukasi.

"Sosialisasi itu juga tentunya bisa dilakukan dengan kearifan lokal. Misalnya melalui pertunjukan wayang online dan kesenian daerah lain. Ini bisa dilakukan. Semua bersama-sama mengedukasi warga, selama vaksin belum ada maka bahaya virus Corona masih ada. Virus ini tidak mengenal siapa dan tidak mengenal tempat," tambahnya.

Selain itu, Satpol PP Jabar sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota, agar implementasi Pergub Nomor 60 Tahun 2020 berjalan optimal. Pihaknya telah membahas terkait ruang lingkup operasi pengawasan maupun penegakan dengan Satpol PP Kabupaten/Kota.

Kantor pelayanan publik dan fasilitas publik milik Pemprov Jabar menjadi kewenangan Satpol PP Jabar. Sedangkan kewenangan Satpol PP Kabupaten/Kota berada di kantor pelayanan publik dan fasilitas publik milik Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Bagaimana kita secara koordinatif dan kolaboratif mengimplementasikan Pergub di seluruh kabupaten/kota, sehingga, kita melakukan pembagian tugas dan pembagian area," katanya.

Ade menambahkan, Satpol PP Jabar dan Satpol PP Kabupaten/Kota tengah mempersiapkan operasi penegakan. "Bukan operasi pengawasan, tapi operasi penegakan. Kami punya data untuk di fasilitas publik atau tempat pelayanan publik. Data itu menjadi bagian jika ditemukan mereka melakukan pelanggaran kedua kali atau ketiga kali, tentunya akan berlaku sanksi yang berlaku di dalam Pergub tersebut," tegasnya.

Sanksi administratif berlaku juga bagi pemilik, pengelola atau penanggung jawab kegiatan usaha. Sanksi administratif diterapkan secara bertahap, yakni sanksi ringan, sedang dan berat. Sanksi ringan terdiri atas teguran lisan dan teguran tulisan. Sanksi sedang meliputi jaminan kartu identitas, kerja sosial dan pengumuman secara terbuka.

Sedangkan sanksi berat berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha, pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha, dan pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,