Agus Pambagio, "Stop Kartu Indonesia Sehat"

Agus Pambagio,

Salah seorang warga memperlihatkan kartu Salah Satu Program Presiden Joko Widodo.(Foto:Net)

Bandung Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo dinilai sia-sia dan membingungkan masyarakat, karena sebelumnya sudah ada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Peneliti Kebijakan Publik Agus Pambagio bahkan menganggap KIS produk politik belaka. “Kalau BPJS ada undang-undangnya, kalau KIS itu produk politik,” kata dia di Lembang, Bandung.

Alasan pengadaan KIS pun dianggap Agus kurang tepat. “Alasan Jokowi kan KIS ini untuk masyarakat yang tidak terkangkau oleh BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Kenapa uang itu tidak untuk memperbaiki BPJS saja yang memang belum mapan?" katanya. 

Meneurutnya,  nomenklatur anggaran KIS tidak  ada. Untuk diketahui, saat ini KIS menggunakan anggaran dana bantuan sosial sebesar Rp 400 miliar, dan pembiayaan KIS itupun tak bisa terus-menerus memakai dana bantuan sosial karena memang bukan alokasinya. . “Berarti (KIS) harus masuk APBN. Padahal di APBN ada BPJS," tegas Agus.

Tidak adanya ketentuan tentang KIS juga dinilai rawan bagi Jokowi karena DPR bisa menyerangnya saat penyusunan APBN Perubahan 2015. "Ingat, Pak Jokowi cuma didukung 30 sampai 40 persen di DPR," katanya.

Agus berpendapat, keberadaan KIS memang membingungkan karena sesungguhnya KIS merupakan produk yang sama dengan BPJS Kesehatan jenis PBI. “Akhirnya di kartu (KIS) ditulis dikelola oleh BPJS Kesehatan. Nah, jadi kenapa namanya harus berbeda,” tambahnya. . (Jr.)**
.

Categories:Bandung,