KJRI Jeddah Sebut Kemungkinan Arab Saudi Izinkan Umrah

KJRI Jeddah Sebut Kemungkinan Arab Saudi Izinkan Umrah

Salat berjamaah di Masjidil Haram Mekah. (foto - haramaininfo)

Jakarta  -  Beberapa   hari  lalu   sempat   beredar  kabar,  pembukaan  kembali  pelaksanaan  umrah  serta   penerbangan internasional di Arab Saudi. Terkait kabar itu, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menyatakan, sejauh ini belum ada pengumuman resmi kapan pelaksanaan dibukanya kembali umrah.

"Terkait umrah belum ada pengumuman resmi. Mendagri Saudi menegaskan, rencana izin pembukaan kembali pelaksanaan umrah akan diumumkan secara bertahap, dan akan diputuskan berdasarkan perkembangan pandemi," kata Endang dalam keterangannya yang dikutip, Selasa (15/9/2020).

Menurutnya, hingga sekarang mereka selalu memperbarui keputusan pemerintah Arab Saudi tentang umrah. Termasuk klarifikasi pengumuman pembukaan umrah yang dilakukan secara bertahap. Ketentuan itu akan diterapkan untuk warga lokal lebih dulu atau semua umat Islam.

Keterangan pemerintah Saudi katanya, cenderung menjelaskan pembukaan izin penerbangan dan pelabuhan setelah 1 Januari 2021. Penetapan dan pencabutan izin akan diperbarui lagi pada 30 hari menjelang 1 Januari 2021.

Apabila diperlukan, pemerintah Saudi bisa mengajukan syarat kesehatan preventif untuk penumpang dan transportasi. Syarat kesehatan tersebut berlaku dalam perjalanan baik melalui bandara, pelabuhan maupun stasiun.

Sebelumnya, Arab Saudi membolehkan beberapa kategori masyarakat melakukan perjalanan dengan mematuhi persyaratan kesehatan. Kategori itu antara lain pegawai negeri sipil dan militer yang mendapat tugas resmi, pegawai pada perwakilan diplomatik, konsulat, atase, lembaga publik, swasta.

Mengenai umrah, saat ini Kemenag sedang menyusun protokol kesehatan umrah 2020 untuk mencegah penyebaran Covid-19. Penyusunan protokol bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim menyatakan, pihaknya akan melakukan pertemuan untuk melakukan pembahasan yang lebih intensif. Jika protokolnya sudah ada, pemerintah akan mempercepat penerbitannya, sehingga bisa menjadi rujukan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). (Jr.)**

.

Categories:Internasional,
Tags:,