Pembukaan Bioskop di Bandung Dievaluasi usai 14 Hari Buka

Pembukaan Bioskop di Bandung Dievaluasi usai 14 Hari Buka

Pemkot Bandung bakal evaluasi pembukaan bioskop. (foto - ant)

Bandung  -  Sembilan  bioskop  yang  berada  di  wilayah  Kota  Bandung   sudah  mendapatkan  relaksasi  atau  izin  untuk kembali beroperasi sejak 9 Oktober, di tengah masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) yang diperketat.

Sembilan bioskop yang mendapatkan izin tersebut harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain itu, Walikota Bandung Oded M Danial menegaskan, operasional bioskop itu akan dievaluasi selama 14 hari sejak dibuka kembali.

"Kita tunggu saja nanti. Kalau dirasa memang betul-betul sangat riskan, maka kita bisa tutup lagi. Namun kalau tidak, ya kita tetap izinkan tetap buka. Kita lihat fakta di lapangan," katanya.

Menurutnya, banyak permohonan relaksasi dari komunitas pengusaha hiburan terutama perfilman. Oleh karena itu, Pemkot Bandung telah melakukan simulasi sebelum memberikan izin beroperasi kembali.

Selain itu, memberikan catatan tertentu kepada setiap pemohon relaksasi. Bioskop tetap dilakukan percobaan untuk relaksasi dengan catatan dan aturan yang sangat ketat setelah dilakukan simulasi. Setelah itu ada berbagai aturan yang harus mereka tandatangani dan ditaati, seperti standar protokol kesehatan yang sangat ketat.

Apabila bioskop tersebut tidak mampu menaati aturan, maka Pemkot Bandung berhak menutup langsung karena pelanggaran yang dilakukan. "Apabila ada yang tidak taat aturan akan ditutup langsung," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna menyatakan, meski tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kota Bandung sudah memberikan izin operasional kepada beberapa sektor usaha dan pariwisata selama dua bulan terakhir, kebijakan itu belum berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, izin operasional atau relaksasi yang diberikan merupakan bagian dari kebijakan sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2020, tentang bagaimana mencari keseimbangan penanganan Covid-19 dan pemulihan (recovery) ekonomi.

"Recovery tidak mudah, tapi yang penting ruang peluang itu kita berikan. Pelaku usaha kini punya ruang untuk kegiatan aktivitas ekonomi meski belum maksimal. Sejak awal kita sudah prediksi karena warga perlu ada penyesuaian," kata Ema, Rabu (14/10/2020).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung mencatat, angka kunjungan wisata masyarakat dan okupansi hotel sejak diberikan izin operasional tidak lebih dari 20 persen. Namun angka itu wajar meski berdampak pada pendapatan daerah yang belum memenuhi target.

"Dari sisi pendapatan, Kota Bandung baru mendapai Rp 1,1 triliun dari target Rp 1,87 triliun. Berarti kita punya target sisa sekitar Rp 700 miliar yang harus kita kejar, mudah-mudahan kami bisa maksimalkan potensi jenis pajak yang ada," katanya.

Saat ini lanjut Ema, upaya yang dilakukan Pemkot yakni dengan optimalisasi pengawasan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) dibantu dari kewilayahan, untuk menggenjot pendapatan daerah dari pajak.

Semua kegiatan aktivitas ekonomi yang memiliki nilai pajak mendapat pengawasan secara maksimal. Untuk semua kegiatan ekonomi yang ada nilai pajak dilakukan pengawasan secara maksimal, mulai dari hotel, hiburan dan pakir. Namun, parkir sifatnya ini tergantung jumlah kunjungan di mal, kalau mal-nya sepi otomatis tidak akan maksimal.

"Sebab, hal itu memang merupakan andalannya. Pajak (parkir) tersebut hanya diambil dari pajak yang sifatnya off street, kalau on street masuknya ke retribusi bukan pajak," katanya.

Ema menambahkan, saat ini pihaknya belum berencana memberikan izin operasional untuk sektor hiburan atau pariwisata lainnya, meski Kota Bandung sudah kembali turun ke zona oranye. "Nanti kita lihat dan melakukan evaluasi bicara dengan Gugus Tugas," katanya. (Jr.)**

.

Categories:Bandung,
Tags:,