KPK Langsung Tahan Walikota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Langsung Tahan Walikota Tasikmalaya Budi Budiman

Walikota Tasikmalaya Budi Budiman kenakan rompi oranye di gedung KPK. (foto - ist)

Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk menahan Walikota Tasikmalaya Budi Budiman. Budi ditahan terkait kasus suap pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan menyatakan, penahanan Budi Budiman mengejutkan karena di luar dugaan. Sebab menurutnya, Budi Budiman hanya menjalani jadwal pemeriksaan di KPK.

"Saya tahu Pak Wali lagi diperiksa hari ini, saya enggak tahu perkembangannya," kata Ivan kepada wartawan Jumat (23/10/2020) malam.

Namun demikian, Ivan memastikan roda Pemerintahan Kota Tasikmalaya tetap berjalan demi kepentingan pelayanan masyarakat. Ia berharap, Gubernur Jabar segera merespons atas penahanan Budi. "Pemerintahan tidak berhenti, kita prihatin. Mungkin ada arahan juga dari provinsi bagaimana baiknya," katanya.

Seperti diketahui, Budi merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. Ia ditetapkan tersangka dalam pengembangan kasus itu sejak 26 April 2019.

Diduga, Budi menyuap mantan pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo sebesar Rp 400 juta. KPK juga menduga, Budi bertemu dengan Yaya pada 2017. Dalam pertemuan itu, Yaya menawarkan bantuan pengurusan DAK.

Dalam prosesnya, sekitar Mei 2017 Budi mengajukan usulan DAK Tasikmalaya tahun 2018 di sejumlah bidang mulai dari jalan, irigasi dan rumah sakit. Lalu pada 21 Juli 2017 Budi kembali bertemu dengan Yaya di Kemenkeu.

Selanjutnya, pada Oktober 2017 Kota Tasikmalaya diputuskan mendapat DAK Rp 124,38 miliar. Budi pun kembali memberikan uang Rp 200 juta ke Yaya pada 3 April 2018. Status Budi merupakan tersangka ketujuh dalam pusaran kasus dugaan suap, terkait pengurusan DAK.

Sementara itu, Yaya Purnomo sudah divonis 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider satu bulan dan 15 hari kurungan, karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan DAK dan Dana Insentif Daerah (DID) di sembilan kabupaten. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,