Kepsek dan Guru SD di Bogor Korupsi Dana BOS Rp 17 Miliar

Kepsek dan Guru SD di Bogor Korupsi Dana BOS Rp 17 Miliar

Sidang korusi dana BOS di Pengadilan Tipikor Bandung Jalan LLRE Martadinata. (foto - ist)

Bandung - Enam orang terdiri atas Kepala Sekolah Dasar (SD) dan guru SD serta seorang dari unsur swasta di Kota Bogor akhirnya diseret ke Pengadilan Tipikor Bandung Jalan LLRE Martadinata, Rabu (18/11/2020).

Mereka didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS). Keenam kepala SD itu antara lain H Gunarto (mantan Kepala SD Ciluar II Kecamatan Bogor Utara), H Basor (PNS guru), ‎Dedi (Kepala SD Negeri Gunung Batu I), M Wahyu (Kepala SDN Panaragan I Kecamatan Bogor Tengah), Subadri (Kepala SDN Bondongan Kecamatan Bogor Selatan) serta Dede M Ilyas (Kepala SDN Bangka III Kecamatan Bogor Timur). sedangkan dari unsur swasta, JR Risnanto.

Jaksa dari Kejari Kota Bogor Haryadi yang membacakan dakwaan menjelaskan, kasus itu bermula saat 211 SD di Kota Bogor menerima dana BOS pada 2017 senilai leboh Rp 69 miliar, 2018 sebesar Rp 70 miliar lebih dan 2019 sebesar Rp 67 miliar.

Salah satunya digunakan untuk pengadaan naskah soal ujian. Saat itu, terdakwa JR Risnanto meminta untuk jadi rekanan penyedia penggandaan naskah soal ujian sekolah dasar se-Kota Bogor 2017 senilai Rp 22 miliar.

"Saksi Taufan Hermawan, almarhum selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kota Bogor 2017-2020 menyampaikan kepada JR Risnanto, dari harga yang nantinya akan dimuat dalam kontrak kerja sama, tidak seluruhnya dibayarkan kepada JR Risnanto. Namun akan ada potongan dengan alasan untuk operasional sekolah," kata Haryadi dalam persidangan dengan agenda dakwaan.

Ia mengatakan, pengadaan soal ujian dikoordinir oleh ‎Taufan Hermawan bersama K3S tiap kecamatan. Yakni soal ujian UTS semester genap, UKK semester genap, try out I - III di semester genap.

Lalu, ujian sekolah semester genap, UTS semester ganjil dan UAS semester ganjil selama 2017-2018-2019, untuk sebagian besar SD Negeri di Kota Bogor menghabiskan biaya Rp 22 miliar lebih bersumber dari APBN 2017,2018 dan 2019.

"Namn demikian, jumlah tersebut tidak seluruhnya dibayarkan kepada penyedia yakni JR Risnanto, tetapi hanya Rp 12 miliar lebih. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp 9,8 miliar lebih," kata Haryadi.

Nilai selisih dari Rp 9,8 miliar itu lalu dibagi-bagi kepada sejumlah pihak setelah disepakati oleh Taufan Hermawan selaku Ketua K3S Kota Bogor, bersama para terdakwa H Gunarto, Basor, Dedi S, M Wahyu, Subadri dan Dede M Ilyas.

Dengan rincian tahun anggaran 2017-2019 yakni Taufik Hermawan menerima dan bertanggung jawab atas dana Rp 2,5 miliar lebih, Gunarto‎ sebesar Rp 399 juta, H Basor sebesar Rp 236 juta, Dedi S sebesar Rp 349 juta, M Wahyu sebesar Rp 255 juta.

Kemudian Subadri Rp 389 juta lebih, Dede M Ilyas Rp 349 juta dan seluruh kepala sekolah yang turut mengikuti pengadaan soal yang dikoordinir pengurus K3S Kota Bogor menerima dana Rp 4 miliar lebih.

Untuk menangani kasus itu, jaksa menggandeng audit Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dari anggaran yang dikeluarkan Rp 22 miliar lebih untuk pengadaan naskah soal selama 2017-2019 dikurangi penghitungan nilai wajar sebesar Rp 4,9 miliar lebih, diketahui nilai kerugian negara.

"Hasil audit Inspektorat Jenderal Kemendikbud menentukan kerugian negara dalam pengadaan naskah soal ujian selama 2017-2019 sebesar Rp 17,1 miliar. Perbuatan para terdakwa didakwa Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tegas Haryadi. (Jr.)**

.

Tags:,