20 Daerah di Jabar terapkan PSBB Proporsional 11-25 Januari

20 Daerah di Jabar terapkan PSBB Proporsional 11-25 Januari

Mall di Bandung kembali tutup lebih awal. (foto - AP)

Bandung  -  Sedikitnya  20  daerah  di wilayah  Jabar  segera  memberlakukan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) Proporsional, mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Hal itu sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021, terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pemerintah pusat menginstruksikan PPKM wajib dilakukan di wilayah Bodebek (Kabupaten Bogor dan Bekasi serta Kota Bogor, Depok, Bekasi) dan Bandung Raya (Kota Bandung dan Cimahi serta Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Sumedang).

Namun demikian, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang juga Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Jabar mengatakan, berdasarkan penilaian ada 20 daerah yang akan menerapkan PSBB Proporsional.

Ke-20 daerah tersebut yakni Kabupaten Sukabumi, Sumedang, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan, Ciamis, Bandung, Bandung Barat, Majalengka, Bekasi, Subang, Bogor, Kota Depok, Tasikmalaya, Banjar, Bandung, Bogor, Bekasi dan Cimahi.

Emil mengatakan hal itu setelah menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI via konferensi video di Gedung Pakuan Bandung.

"Ada 20 daerah di Jabar yang akan melaksanakan PSBB Proporsional,mulai dari hari Senin tanggal 11 Januari 2021 selama dua minggu untuk menekan laju pertumbuhan penularan Covid-19," kata Emil dalam keterangannya, Jumat (8 /1/2021).

Penerapan PSBB Proporsional sama dengan PPKM, yakni membatasi mobilitas masyarakat. Jabar menerapkan PSBB Proporsional karena selama ini memang telah diterapkan, untuk menekan penyebaran Covid-19.

"Empat kriteria pelaksanaan PSBB Proporsional yang disepakati, yakni jika ada daerah melebihi angka yang lebih buruk dari angka nasional, sehingga harus melaksanakan PSBB Proporsional," tegas Emil.

Empat kriteria yang menjadi dasar penilaian lanjutnya, Pertama adalah tingkat kematian. Apabila tingkat kematian di daerah melebihi angka kematian rata-rata nasional, maka harus menerapkan PSBB Proporsional.

Kriteria kedua, yaitu angka kesembuhan berada di bawah angka rata-rata nasional. Sementara kriteria ketiga apabila laju kasus aktif lebih cepat dari angka persentase nasional.

"Kriteria terakhir yang harus melaksanakan PSBB Proporsional, yakni jika bed occupancy ratio atau tingkat keterisian ruang perawatan di rumah sakit lebih buruk dari tingkat nasional," katanya.

Sebelum penerapan PSBB Proporsional, Emil menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar untuk intens berkomunikasi dengan 20 daerah, terkait sosialisasi pelaksanaan PSBB Proporsional. "Pak Sekda sedang berkomunikasi dengan daerah hari ini dan besok, sehingga Senin sudah bisa mulai disosialisasikan," katanya.

Sementara itu, mengenai teknis atau standarisasi dalam penerapan PSBB Proporsional, antara lain persentase Work From Home (WFH) maupun kegiatan di tempat umum, akan ditentukan oleh daerah masing-masing dengan tetap mengacu pada Instruksi Mendagri.

"Terkait apa yang menjadi standar dalam pelaksanaan PSBB Proporsional, tentu bisa ditanya ke daerah masing-masing. Berapa persen yang bekerja di rumah, di restoran dan fasilitas umum lainnya," tambahnya.

Penerapan PSBB Proporsional di 20 daerah akan diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar yang akan segera diterbitkan. "Pergub akan diterbitkan secepatnya dan akan disampaikan kepada 20 daerah, yang akan melaksanakan PSBB Proporsional".

Dalam waktu bersamaan penerapan PSBB Proporsional, juga akan dimulai kegiatan vaksinasi tahap satu kepada tenaga kesehatan dan profesi. "Dengan PSBB Proporsional yang dikombinasi dengan pemberian vaksin, muah-mudahan kita akan lihat pada Januari 2021 ada penurunan kasus Covid-19 di Jabar," katanya. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,