Jokowi resmi Cabut Perpres 10/2021 soal Izin Investasi Miras

Jokowi resmi Cabut Perpres 10/2021 soal Izin Investasi Miras

Presiden Jokowi. (foto - setpres)

Jakarta  -  Presiden  Jokowi  resmi  mencabut  Perpres  nomor  10  Tahun  2021  soal  izin  investasi  miras  atau  minuman beralkohol, pada Selasa 2 Maret 2021.

Hzal itu setelah mendengar banyak masukan dari berbagai pihak, akhirnya Presiden Jokowi membuat keputusan. "Setelah menerima masukan dari ulama, MUI, NU, Muhammadiyah dan organisasi masyarakat (ormas) lainnya serta tokoh agama yang lain. Juga masukan dari provinsi dan daerah, bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," sebut Jokowi dalam rilis video yang diunggah melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3/2021).

Sebelumnya terkait izin investasi miras tersebut menuai kecaman dari banyak kalangan. Meski ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh kalangan investor, yang hendak menempatkan modalnya di sektor miras.

Pertama, penanaman modal baru dapat dilakukan hanya di empat provinsi di Indonesia. Yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua, dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat.

Terkait penanaman modal di luar provinsi tersebut, maka harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Perpres Nomor 10 itu sendiri berisi sedikitnya tiga lampiran berbagai bidang usaha. Investasi industri miras, berada pada lampiran III Perpres tersebut. Masuk dalam bagian "Daftar Bidang Usaha Dengan Persyaratan Tertentu".

Untuk bidang usaha miras, terdapat dua item yakni di lampiran III nomor 31 dan 32. Dalam bidang usaha itu tertuliskan "Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol" dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 11010. Lalu, "Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur" dengan KBLI 11020.

Kedua industri tersebut, memiliki persyaratan yang sama yakni :

a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

b. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

Dua lampiran itulah yang dalam keterangan persnya Selasa siang dicabut oleh Jokowi. Sebenarnya, selain bidang usaha industri miras, ada puluhan industri juga yang diatur.

Seperti industri produk obat tradisional untuk manusia, industri barang bangunan dari kayu, industri pengolahan kopi yang sudah mendapatkan indikasi geografis, hingga industri rendang. Persyaratan semua industri itu adalah harus 100 persen modal dalam negeri. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,