Definisi Pencabutan Perpres No. 10/2021 Izin Investasi Miras

Definisi Pencabutan Perpres No. 10/2021 Izin Investasi Miras

Definisi pencabutan Perpres Nomor 10/2021 tentang Izin Investasi Miras. (foto - pixabay/ilustrasi)

Jakarta  -  Presiden  Jokowi  resmi  mengeluarkan  kebijakan  pencabutan  Perpres  10/2021  tentang  investasi  minuman keras (miras) atau minuman beralkohol. Izin itu sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021, tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara, pada 2 Februari 2021 lalu.

Dengan pencabutan Perpres 10/2021, maka miras kembali masuk dalam bidang usaha tertutup investasi. Hal itu mengubah aturan sebelumnya yakni Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Definisi bidang usaha yang tertutup adalah, yakni usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Perpres 10/2021 mengubah Perpres 44/2016, yang salah satunya pemerintah memangkas jumlah bidang usaha tertutup atau daftar negatif investasi (DNI) dari 20 sektor menjadi enam sektor.

Artinya, ada ada 14 sektor yang sebelumnya masuk daftar bidang usaha yang tertutup, saat ini menjadi terbuka bagi investor baik domestik maupun asing.

Dari ke-14 sektor tersebut, tiga di antaranya adalah miras mengandung alkohol, minuman mengandung alkohol anggur dan minuman mengandung malt. Sebelumnya, tiga jenis investasi tersebut masuk dalam bidang usaha terbuka investasi.

Namun, meski terbuka investasi dalam Perpres 10/2021 ketiga sektor itu masuk sebagai usaha dengan persyaratan tertentu. Hal itu tercantum dalam lampiran tiga Perpres 10/2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari regulasi itu.

"Daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu yang merinci bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan persyaratan tercantum dalam lampiran III. Ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden," bunyi Pasal 6 ayat 2 Perpres 10/2021.

Sebagai jenis usaha tertentu, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor yang hendak menanamkan modalnya pada tiga sektor usaha tersebut.

Pertama, penanaman modal baru dapat dilakukan di empat provinsi, mencakup provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Provinsi Papua, dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat.

Kedua, penanaman modal di luar provinsi tersebut, maka harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Namun, pembukaan keran investasi itu menuai pro kontra dari berbagai pihak. Pasalnya, sejumlah kalangan menilai, pembukaan keran investasi miras justru membawa lebih banyak dampak negatif ketimbang positif. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,