Penandatanganan Petisi Lampung Mendesak Aktivis

Penandatanganan Petisi Lampung Mendesak Aktivis

Ilustrasi.(Foto:Net)

Bandarlampung -Penanandatanganan petisi Lampung mendesak segerakan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan puluhan aktivis lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, akademisi, kalangan profesional, perwakilan ormas dan kelompok masyarakat lainnya yang tergabung dalam Forum Demokrasi Lampung.

Petisi dari Forum Demokrasi Lampung itu, ditandatangani usai pelaksanaan Sarasehan Demokrasi bertema "Darurat, Segerakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia!" yang digelar di Wisma Universitas Lampung di Bandarlampung, Rabu siang, bersamaan peringatan Hari HAM Internasional 10 Desember 2014.

Menurut Koordinator Forum Demokrasi Lampung Nopi Juansyah, petisi ini menjadi keharusan bagi negara dan seluruh elemen masyarakat dapat segera melaksanakan pemenuhan HAM dan tidak lagi membiarkan pelanggaran HAM terjadi di tengah masyarakat, termasuk di daerah Lampung.

"Ini adalah bagian dari komitmen gerakan sosial Forum Demokrasi Lampung menyambut Hari HAM Internasional, dan selanjutnya akan terus mendorong implementasi penghormatan dan pemenuhan HAM dapat berjalan dengan baik," ujar aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung itu pula.

Sarasehan yang digelar Forum Demokrasi Lampung ini, antara lain bertujuan untuk menyosialisasikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia pada seluruh aktivitas masyarakat sipil di daerah ini, kata Roseshinta Purba, salah satu panitia penyelenggaranya itu pula.

Dalam sarasehan, tampil tiga narasumber yaitu Bejoe Dewangga Direktur Eksekutif Walhi Lampung, Selly Fitriani Direktur Eksekutif LSM Damar Lampung, dan Lintong Simbolon dari Kantor Bantuan Hukum (KBH) Lampung, dengan moderator Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung Yoso Muliawan.

Menurut Bejoe Dewangga, hingga saat ini masih terjadi kondisi carut-marut dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan daerah Lampung yang bermuara pada kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan. 

"Hak ekonomi masyarakat diabaikan, dan justru oleh kewenangan yang dimiliki negara diberikan kepada pemilik modal yang menekan masyarakat," ujarnya lagi. (Ode)**
.

Categories:Nasional,