Demokrat Moeldoko versi KLB resmi Ditolak oleh Pemerintah

Demokrat Moeldoko versi KLB resmi Ditolak oleh Pemerintah

Menkumham Yasonna Laoly. (foto - dok)

Jakarta  -  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham)  resmi  menolak   Partai  Demokrat  versi  KLB. Penolakan langsung disampaikan Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu 31 Maret 2021.

"Dengan demikian pemerintah menyatakan, permohonan pengesahan hasil KLB Parati Demokrat di Deli Serdang Sumatera Sutara (Sumut) yang digelar pada 5 Maret 2021 ditolak " tegas Yasonna, Rabu (31/3/2021).

Menurut Yasonna, hasil perbaikan dokumen yang diserahkan pihak KLB masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Antara lain belum ada DPD dan DPC, serta tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.

Selain itu, pemerintah sampai saat ini masih merujuk pada AD/ART Partai Demokrat yang ada. Kemenkumham menyebut telah menerima dokumen hasil KLB Partai Demokrat, pada Senin 16 Maret lalu (sekitar dua pekan pasca-KLB).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar menambahkan, dokumen itu berisi susunan kepengurusan dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat.

Beberapa hari kemudian, Menkumham Yasonna meminta kubu Moeldoko melengkapi berkas. Yasonna menyatakan, pihaknya belum bisa memproses hasil KLB Deli Serdang karena sejumlah dokumen belum masuk ke Kemenkumham.

"Jumat kemarin dilaporkan kepada saya, dikirimkan surat kepada pihak KLB untuk melengkapinya. Kami punya waktu 7 hari, maka kita beri waktu. Mungkin Senin atau Selasa diberikan kepada kami, kita lihat lagi," kata Yasonna.

Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi pers daring didampingi Menko Polhukam Mahfud MD.

 

Demokrat hasil KLB sendiri kemudian resmi mengumumkan beberapa nama yang masuk jajaran kepengurusan, Selasa 23 Maret. Selain nama Moeldoko ada sejumlah nama lain yang menduduki kursi elit partai. Antara lain eks partai Demokrat yang dipecat Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam daftar tersebut, ada nama kader senior Marzuki Alie dipilih jadi Ketua Dewan Pembina. Lalu Jhoni Allen Marbun menjabat sekretaris jenderal. Max Sopacua, pendiri Partai Demokrat yang kebagian kursi Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Nama lain yang kebagian kursi jabatan di Partai Demokrat versi KLB, yakni Ahmad Yahya yang didapuk sebagai Ketua Mahkamah Partai Demokrat. Juga ada nama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat era Ketum Anas Urbaningrum (2010-2013), yang sebelumnya santer disebut akan masuk kepengurusan. Namun, Nazaruddin belum dikonfirmasi masuk kepengurusan.

"Bendahara tidak dijabat oleh Nazaruddin," kata Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad. Dengan penolakan itu Partai Demokrat secara resmi masih dipimpin oleh Ketua Umum AHY hasil Kongres 2020, didampingi ayahnya SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai. (Jr.)**

.

Categories:Politik,
Tags:,