TPPO libatkan WNI melonjak Turki bukan negara tujuan ART

TPPO libatkan WNI melonjak Turki bukan negara tujuan ART

Penangkapan imigran ilegal yang tersandung kasus praktik perdagangan orang di Turki. (foto - Reuters)

Jakarta  -  Kasus  tindak  pidana  perdagangan  orang (TPPO)  yang  melibatkan  WNI  di  Turki  meningkat  pada  awal 2021. Dari Januari hingga awal April, KBRI di Ankara mencatat ada 19 kasus TPPO, sedangkan tahun lalu hanya hanya 20 kasus.

"Jumlahnya sudah hampir sama dengan jumlah kasus yang terjadi pada tahun lalu," sebut Dubes RI untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal. Kadi, kasus perdagangan manusia itu meningkat cukup pesat. Pada umumnya mereka yang dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga di Turki, dan semua kasusnya tidak melibatkan orang Turki," katanya.

Menurut Iqbal, TPPO itu melibatkan warga negara dari sejumlah negara konflik di sekitar Turki yang menetap di negara itu. Hal yang menjadi persoalan, yakni perlakuan warga negara asing di Turki itu sama dengan yang ada di negara asalnya. "Tak ada orang Turki yang terlibat karena urusa asisten rumah tangga di Turki tidak termasuk sektor yang boleh untuk orang asing," tegasnya.

Alasan lain, orang Turki tidak menggunakan ART. Turki juga tidak pernah menjadi negara tujuan pekerja sektor domestik, sehingga tidak terdaftar sebagai negara tujuan pekerja ART. "Kondisi ini cukup mengkhawatirkan".

Iqbal menyatakan, kepolisian khususnya yang menangani perdagangan manusia sangat kooperatif. Diimbau WNI agar tidak tergiur dengan tawaran bekerja sebagai ART di Turki. "Di Turki sendiri sektor asisten rumah tangga bukan sektor yang terbuka untuk orang asing.

Oleh karena itu, hampir semua orang yang ke Turki dengan tawaran asisten rumah tangga dipastikan ilegal, dan itu sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia," bebernya.

Ia mengakui, banyak warga dari negara konflik tinggal di Turki salah satunya karena mereka bisa mendapatkan hak sebagai warga negara, dengan berinvestasi. Misalnya dengan membeli apartemen seharga 250.000 dolar AS. "Ini banyak dimanfaatkan oleh warga negara asing yang kaya di sekitar Turki untuk masuk. Begitu mereka masuk kulturnya sama, mereka harus punya ART," katanya.

Menyoal siapa yang terlibat mengirim WNI yang menjadi korban TPPO, Iqbal menyampaikan ada keterlibatan perusahaan asing dan perusahaan Indonesia, serta individu atau sponsor dari Indonesia. Sebagian besar kasus yang ditemukan, sponsornya keluarga dekat korban yang memberangkatkan mereka ke Turki.

Ada dua prosesnya, satu ada yang bekerja di Turki untuk orang asing dan menjadikan Turki sebagai batu lompatan. Biasanya mereka tinggal beberapa hari di Turki lalu menuju negara lain, seperti Irak dan negara konflik di sekitarnya. "Ini modus yang terjadi. Dan alhamdulillah sebagian besar sudah kita pulangkan," tegas Iqbal.

Selain bekerja sama dengan kepolisian Turki untuk proses hukum, pihak KBRI juga melakukan wawancara secara mendalam untuk mendeteksi kasus TPPO tersebut. KBRI juga selalu memastikan para korban tidak dikenai hukum keimigrasian.

Berdasarkan Protokol Palermo yang menjadi dasar penanganan perdagangan manusia, jika seseorang melakukan pelanggaran pidana atau keimigrasian sebagai akibat langsung dari dia menjadi korban perdagangan manusia, maka pelanggaran keimigrasian dan pelanggaran pidananya bisa dikesampingkan.

"Itu yang selalu kita request ke pemerintah Turki dan itu selalu dipenuhi, sehingga semua kasus perdagangan manusia kita di Turki meski kasus hukumnya berjalan di pengadilan, orangnya bisa langsung dipulangkan," tambahnya. (Jr.)**

.

Categories:Internasional,
Tags:,