Menteri PPPA Siap Berantas Eksploitasi Seks Anak

Menteri PPPA Siap Berantas Eksploitasi Seks Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Yohana Susana Yembise.(Foto:Net)

London  -Untuk memberantas eksploitasi seksual terhadap anak di media daring (online), khususnya internet, pemerintah Indonesia berkomitmen kuat dan siap bekerja sama.

Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Yohana Susana Yembise, dalam "Global Summit to Tackle Online Child Sexual Exploitation", di London, Inggris, Kamis (11/12/2014) atau Jumat WIB.

Minister Counsellor KBRI London, Dindin Wahyudin, Kamis (11/12) malam mengatakan Menteri Yohana Susana Yembise, khusus diundang Pemerintah Inggris untuk menghadiri konperensi yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 10 dan 11 Desember 2014.

Dalam pertemuan Global Summit to Tackle Online Child Sexual Exploitation ditujukan untuk menggalang kemitraan global dalam memerangi eksploitasi seksual terhadap anak di media daring, PM Inggris David Cameron hadir sebagai pembicara kunci.Ode-

Pertemuan dihadiri oleh pejabat tinggi dari 75 negara, di antaranya terdapat satu wakil presiden, 16 menteri, perwakilan dari lembaga internasional, LSM dan perusahaan multinasional seperti Facebook, Twitter, Vodafone, O2, Yahoo dan banyak lagi. 

Dalam pertemuan itu Menteri Yohana Susana Yembise menegaskan komitmen kuat dan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dalam memberantas eksploitasi seksual terhadap anak di media daring, khususnya internet. 

Menurut Menteri Yohana Susana Yembise, sebagai negara dengan sepertiga populasinya adalah anak-anak, Indonesia yang memiliki 75 juta pengguna aktif internet di mana setengahnya adalah usia belia, sangat rentan terhadap kejahatan seksual anak di media internet. 

Dikatakannya untuk menyikapi hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang utamanya berupa pencegahan dan proteksi yang juga melibatkan proses rehabilitasi terhadap korban. 

Selain sebagai wujud pelaksanaan "Convention on the Rights of the Child" dan dua protokolnya, langkah-langkah ini juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah untuk tahun 2015--2019. 

Pemerintah Indonesia melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk Kepolisian, Kementerian PPPA, Kemkominfo dan instansi pemerintah lainnya serta kalangan industri informasi dan telekomunikasi untuk memastikan terlaksananya langkah-langkah tersebut secara optimal. 

Kerja sama dengan mitra asing juga terus ditingkatkan antara lain dengan "Child Exploitation and Online Protection Command" Inggris dan Polisi Federal Australia. (Ode)**
.

Categories:Internasional,