Mengendap, Kasus Korupsi 5 Anggota DPR Terpilih

Mengendap, Kasus Korupsi 5 Anggota DPR Terpilih

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan.(Foto:Net)

Jakarta - Peneliti Divisi Korupsi Politik  Indonesia Corruption Watch (ICW)  Ade Irawan mempertanyakan, tindak lanjut penyelesaian kasus dugaan korupsi 5 anggota DPR terpilih, yang batal dilantik menjadi wakil rakyat atas permintaan KPK.


"Perlu dijelaskan ke publik kenapa bisa lama penyelesaiannya. Kalau tidak bisa, ada kecurigaan kasus ini diendapkan atau dihentikan. Terutama yang ada di kejaksaan, harus ada alasan tepat kenapa lama penyelesaiannya termasuk eksekusi untuk penahanannya," kata Ade, Sabtu (13/12).

Lima anggota DPR terpilih yang batal dilantik itu terdiri atas tiga orang asal PDIP, dan satu orang masing-masing dari Partai Demokrat dan Partai Golkar. Tiga politikus PDIP yang menjadi tersangka korupsi hingga batal dilantik jadi anggota DPR , yakni Idham Samawi, Herdian Koosnadi dan Jimmi Idjie.

Idham yang pernah menjadi Bupati Bantul ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah untuk klub sepakbola Persiba Bantul. Sedangkan Herdian menjadi tersangka pembangunan Puskesmas di Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2011 dan 2012.

Sementara Jimmi yang pernah memimpin DPRD Papua Barat, menjadi tersangka korupsi berjamaah kasus dana pinjaman dari BUMD. Jimmi termasuk dalam 44 anggota DPRD Papua Barat periode 2009-2014 yang terjerat korupsi Rp 22 miliar. Adapun Jero Wacik dari Partai Demokrat menjadi tersangka dugaan korupsi saat menjadi menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM). Kasus Jero ditangani oleh KPK.

Terakhir anggota DPR terpilih dari Partai Golkar Iqbal Wibisono, tersangka dugaan korupsi dana bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 untuk Pemkab Wonosobo. Kasus yang menjerat Iqbal ditangani oleh Kejaksaan Negeri Wonosobo.

Ade khawatir kasus korupsi dengan tersangka anggota DPR terpilih yang kasusnya ditangani kejaksaan, justru semakin tak jelas penyelesaiannya. Untuk itu KPK sebaiknya melakukan supervisi atas kasus korupsi anggota DPR terpilih yang kasusnya ditangani kejaksaan.

Menurut Ade, jika ada tanda-tanda kejaksaan tak membawa para tersangka korupsi itu ke pengadilan, sebaiknya KPK langsung mengambil-alih penanganannya.  "Bisa saja diselesaikan di KPK. Kalau di KPK, mereka sudah jadi tersangka tidak mungkin lolos lagi. Pasti sampai pengadilan. Tapi KPK sendiri kasus Jero juga belum terdengar perkembangannya. Jadi memang perlu penjelasan dulu," sambung Ade.

Semakin lamban penyelesaian kasus itu maka publik akan mencurigai adanya politisasi. Kasus yang menyeret anggota DPR terpilih tersangka korupsi itu juga menjadi tantangan bagi jaksa agung baru, HM Prasetyo. "Jaksa Agung baru harus buat gebrakan. Jangan sampai dituding membela teman-teman politikusnya. Bisa juga disupervisi KPK, asal KPK selesaikan dulu kasus Jero Wacik," tutur Ade.(Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:kpk,politik,