LPS Sambut Pendirian ILI

LPS Sambut Pendirian ILI

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyambut pendirian Ikatan Likuidator Indonesia (ILI).(Foto:Net)

Bandung - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyambut pendirian Ikatan Likuidator Indonesia (ILI) dalam pertemuan para likuidator di Bandung, Senin (15/12/2014).
 
"Tim Likuidasi memiliki peran strategis dalam menjamin stabilitas perbankan khususnya dalam pelaksanaan fungsi resolusi bank gagal berdasarkan UU LPS," kata Kepala Eksekutif LPD pada pertemuan para likuidator di Bandung itu.
 
Kehadiran Lembaga Likuidator Indonesia (ILI) menjadi bagian penting dalam proses likuidasi bank. Seorang likuidator independen dan berperan besar menyelamatkan nasabah dan aset mereka.
 
Menurut Kartika, saat ini dibutuhkan jumlah likuidator yang memadai, sehingga menjadi pendorong berdirinya Ikatan Likuidator Indonesia.
 
Pembentukan ILI, kata dia, merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kerja sama dengan Kejagung dan Kepolisian RU dalam rangka penindakan dan pengejaran aset pemegang saham bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang bermasalah dan merugikan negara.
 
"Likuidator itu hampir sama dengan tim likuidator dalam perusahaan, namun likuidator di perbankan lebih spesifik karena harus memiliki basis pengetahuan perbankan," katanya.
 
Lebih lanjut Kartika menyebutkan, sebagai salah satu lembaga negara yang bertugas menjamin stabilitas perbankan nasional, LPS telah mencabut izin 60 bank yang terdiri dari 59 BPR dan 1 bank umum, dimana per 30 November sebanyak 45 bank telah selesai likuidasinya dan 15 bank sedang dalam pelaksanaan likuidasi.
 
"Sebagian bermasalah akibat kecurangan dan fraud oleh pengelola bank itu, pelanggaran itu dibawa ke ranah hukum pidana," katanya.
 
Selain meresmikan ILI, LPS juga mengundang kepolisian dan kejaksaan dalam program evaluasi progres likuidasi dan sosialisasi bertajuk "Broader Engangement: Penguatan Penegakan Hukum Dalam rangka Meningkatkan Integritas dan Akuntabilitas Pelaksanaan Likuidasi".
 
"Dengan adanya kerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian diharapkan pelaksanaan likuidasi dapat berjalan dengan efektif, efesien dan akuntabel," katanya.
 
Selain itu sinergitas itu juga dalam penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan faud tindak pidana perbankan maupun pihak yang menghambat pelaksanaan likuidasi.
 
LPS berharap program kerja sama yang dilakukan dengan aparat penegak hukum dapat meningkatkan recovery rate LPS dan menjamin rasa kepercayaan dan aman nasabah terhadap industri perbankan.
 
"Itu sejalan dengan tugas dan wewenang LPS sebagai penjamin simpanan nasabah dan pemelihara stabilitas sistem perbankan," katanya menambahkan. (AY)
.

Categories:Bandung,