Golkar "Nonblok" Minta Hentikan Saling Hujat

Golkar

Ridwan Mukti juga meganjurkan para tokoh Beringin yang "nonblok" atau yang tidak berada dalam kepengurusan DPP Partai Golkar yang dipimpin Ical atau Agung, untuk segera melakukan pertemuan.(Foto:Net)

Jakarta  - Politisi Partai Golkar yang mengambil posisi "nonblok" Ridwan Mukti meminta semua pihak yang berada di blok Aburizal Bakrie (Ical) maupun blok Agung Laksono untuk menghentikan "perang" pernyataan atau saling hujat yang memperkeruh suasana.

"Saya mengimbau kedua kubu untuk segera menghentikan membuat pernyataan yang semakin memperkeruh suasana, apalagi saling ejek dan tidak substantif," kata Ridwan Mukti dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (15/12/2014).

Mantan anggota DPR RI dua periode itu mengemukakan tersebut terkait semakin intensnya kedua kelompok untuk saling menjatuhkan di media, terutama menjelang pengumuman sikap Kemenkumham terkait kedua kepengurusan Golkar hasil Munas Bali dan Munas Ancol.

Selain menyerukan dihentikannya saling hujat, Ridwan Mukti juga meganjurkan para tokoh Beringin yang "nonblok" atau yang tidak berada dalam kepengurusan DPP Partai Golkar yang dipimpin Ical atau Agung, untuk segera melakukan pertemuan.

Pertemuan itu, menurut bupati Musi Rawas, Sumsel ini untuk mendesak dilakukannya rekonsiliasi diantara para pihak yang bertikai di tubuh Golkar sehingga dapat dicegah perpecahan yang lebih massif yang sangat merugikan Partai Golkar.

"Saya menganjurkan tokoh-tokoh Golkar yang 'nonblok' ini segera bertemu untuk mendesak rekonsiliasi. Ini momentum bagus setelah Rabu besok Kemenkumham mengumumkan sikap pemerintah terhadap dualism kepengurusan di tubuh Golkar," ujarnya.

Menurut Ridwan, pentingnya rekonsiliasi ini karena gejala terbelahnya Partai Golkar tidak akan berhenti di tingkat DPP, tapi juga di DPR RI dan yang lebih parah lagi jika Golkar terbelah juga sampai ke daerah-daerah.

"Ini sangat urgent sebelum Golkar terbelah ke daerah. Sekali lagi saya anjurkan para tokoh yang hingga saat ini tidak berada di dua kepengurusan itu untuk segera bertemu. Ini demi Golkar, dan juga demi bangsa dan negara ini, karena Golkar merupakan asset sangat penting bagi Indonesia," katanya.
 
Kemenkumham rencananya akan mengumumkan sikap pemerintah terkait dualisme kepengurusan di tubuh Golkar setelah kedua kelompok di Golkar menggelar Munas di tempat berbeda, yakni di Bali dan Ancol, Jakarta. Kedua Munas ini melahirkan dua kepengurusan yang berbeda, dan terus terlibat perdebatan mengenai keabsahan masing-masing.

Hanya saja, selain dua kelompok ini, ada kelompok nonblok yang jumlah pendukungnya juga besar di seluruh Indonesia. Kelompok ini menjadi harapan yang bisa mendorong Golkar kembali utuh dengan digelarnya rekonsiliasi. (Ode)**

.

Categories:Politik,
Tags:politik,