Jabar Usulkan Anggaran Pendidikan 2022 capai 33,21 Persen

Jabar Usulkan Anggaran Pendidikan 2022 capai 33,21 Persen

Gubernur Jabar Ridwan Kamil. (foto - Humas Jabar)

Bandung  -  Alokasi  anggaran untuk  pendidikan  di  Jawa  Barat  (Jabar)  Tahun  2022  diusulkan sebesar 33,21 persen dari total belanja daerah.

"Menjawab pertanyaan fraksi PDI-P dan fraksi Nasdem Persatuan mengenai anggaran fungsi pendidikan dan kesehatan, fungsi pendidikan pada APBD 2022 dianggarkan 33,21 persen dari total belanja daerah," kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Ia mengatakan hal itu dalam sidang paripurna DPRD Jabar dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pandangan Fraksi-fraksi terkait RAPBD 2022 di Gedung DPRD Jabar Kota Bandung, Senin 22 November 2021.

Emil menjelaskan, anggaran pendidikan tersebut terdiri atas program layanan pendidikan, penyediaan sekolah dan guru, peningkatan kualitas pendidikan, pemenuhan sarana prasarana, baik dari BOS pusat maupun daerah.

"Selain itu, ada insentif guru daerah terpencil, pembangunan unit sekolah baru dan dukungan operasional lainnya," katanya.

Sedangkan alokasi untuk fungsi kesehatan, Pemda Provinsi Jabar menganggarkan sebesar 12,69 persen dari total belanja daerah tahun 2022.

Rinciannya, untuk pemenuhan program jaminan kesehatan, bantuan untuk Pemkab dan Pemkot berupa penerima bantuan iuran, juga penyediaan anggaran untuk warga miskin di setiap RSUD provinsi.

Ia mengatakan, anggaran itu juga akan digunakan untuk pembangunan RSUD rujukan dan nonrujukan, pembangunan puskesmas, pengadaan alat kesehatan.

Selain itu, ada pemberian insentif nakes serta peningkatan perilaku hidup bersih sehat untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru.

"Pemprov juga masih menyiapkan anggaran untuk penanggulangan dan penanganan Covid-19," tegas Emil dikutip dari Antara.

Mengenai isu strategis pembangunan dirumuskan dengan menganalisis dan mengevaluasi kondisi yang terjadi di tahun sebelumnya. Prediksi kondisi yang akan terjadi di tahun penyelenggaraan juga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

"Kami juga mempertimbangkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat, kota dan kabupaten," katanya.

Jawaban Gubernur atas fraksi-fraksi itu akan dibahas dan diperdalam dengan Badan Anggaran (Banggar), sebelum nantinya ditetapkan menjadi Perda APBD TA 2022.

"Semoga RAPBD 2022 yang telah disusun bersama ini dapat segera kita selesaikan," katanya. **

.

Categories:Daerah,
Tags:,