Todung : Koruptor Harus Dihukum Seberat-beratnya

Todung : Koruptor Harus Dihukum Seberat-beratnya

 

Jakarta - Pakar hukum Todung Mulya Lubis, Jumat (19/09/2014), meminta agar pemerintahan  Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menghukum seberat-beratnya para pelaku korupsi di Indonesia. Bahkan dia mengusulkan jangan ada remisi untuk para koruptor tersebut.

Sebab itu, dirinya menaruh harapan besar pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi. “Sebab dengan alasan apapun pelaku korupsi  harus dibuat jera,” ujar Todung di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan. Selain hukuman berat dan tidak boleh ada remisi, Todung juga meminta agar pemerintahan Jokowi-JK berani melakukan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana. “Kalau itu dilakukan orang merasa akan dimiskinkan. Proses pemiskinan inilah yang akan membuat jera," tegas pengacara kondang ini. Menurut Todung, dia sangat setuju dengan konsep Jokowi yang akan melakukan berbagai hal lewat transaksi internet. Hal itu dinilainya sangat efektif dalam memperkecil ruang untuk melakukan korupsi. Sebab, menurutnya, korupsi terjadi karena masih banyak interaksi tatap muka.

Sebab itu, ke depan, lanjut Todung, pemerintah Jokowi-JK juga harus sudah mulai menerapkan  transaksi non tunai. Karena dengan mengurangi transaksi tunai dalam bidang apapun, akan dapat korupsi. Seperti diketahui, Todung termasuk pengacara yang menentang keras adanya pemberian remisi fantastis yakni 29 bulan 10 hari terhadap terpidana kasus korupsi Anggodo Widjojo. Sebab dirinya menilai, hal itu mencederai rasa keadilan, serta melukai dan melecehkan gerakan anti korupsi. (AY)

.

Categories:Politik,
Tags:politik,

terkait

    Tidak ada artikel terkait