Sistem Jaminan Sosial BPJS Rawan Korupsi

Sistem Jaminan Sosial BPJS Rawan Korupsi

Ilustrasi Foto.(Net)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan bahwa sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berpotensi korupsi.
 
"KPK punya mandat untuk melakukan kajian terhadap sistem yang berpotensi korupsi. Banyak kasus terkait Kemenakers waktu itu, dan dengan adanya undang-undang yang membentuk BPJK Ketenagakerjaan, potensi ke sana cukup besar," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja.
 
Adnan menyampaikan hal itu dalam koneferensi pers bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya.
 
"Kami melihat tidak hanya ada Rp150 triliun yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, dan menurut evaluasi akan ada Rp2000 triliun yang akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan pada 2030, di sini tentu ada gua ada semut, makanya KPK membuat kajian mengenai potensi korupsi agar 'fraud' dapat diperkecil," tambah Adnan.
 
Berdasarkan kajian itu, KPK merekomendasikan enam hal atas BPJS Ketenagakerjaan yaitu pertama, Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah diminta menjalin kerja sama dan sinergi yang baik sehingga pelayanan jaminan ketenagakerjaan semakin meningkat.
 
"Kedua, pemerintah dalam hal ini Kemenaker menyelesaikan program pemerintah terkait jaminan sosial ketenagakerjaan," tambah Adnan.
 
Ketiga Pemerintah harus berhati-hati dalam menyusun Peraturan Pemerintah (PP) karena hal tersebut akan berdampak pada kondisi fiskal.
 
"PP ketenagakerjaan diminta agar membangun 'good governance' untuk mencegah 'conflict of interest' dan 'fraud' dalam pengelolaan jaminan ketenagakerjaan oleh BPJS," ungkap Adnan.
 
Kelima pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada Tenaga Kerja Indonesia atau minimal sama dengan pekerja di Inodnesia karena manfaat asuransi kepada TKI jauh dari manfaat yang diterima pekerja di Indonesia seperti minimnya jaminan kesehatan dan hari tua Keenam, pemerintah diminta untuk mendorong pemberi kerja agar para pekerjanya masuk ke dalam jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk kepada BUMN dan BUMD, karena masih banyak yang belum patuh.
 
"Setelah ini akan ada rencana aksi dan apabila tidak dipatuhi akan dilaporkan ke presiden, BPK dan DPR dan seperti biasa ketika rekomendasi KPK tidak diindahkan mudah-mudahan jadi kasus seperti misalnya E-KTP karena rekomendasi tidak diindahkan atau kasus haji atau sapi berjenggot karena mengabaikan rekomendasi KPK," tambah Adnan.
 
Hanif Dhakiri menjelaskan bahwa kementeriannya bersemangat untuk melakukan perubahan tata kelola dalam bidang ketenagakerjaan.
 
"Kami terus menggelorakan semangat perubahan tata kelola yang jadi tugas dan fungsi ketenagakerjaan agar lebih transparan, akuntabel dan kemanfaatan kepada publik semakin nyata. Kajian ini kita bisa menguatkan sistem yang mencegah kemungkinan munculnya penyalahgunaan kewenangan dan korupsi di Kemenaker dan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan," kata Hanif.
 
Sedangkan Elvyn G. Masassya menyatakan bahwa mengaku akan memperbaiki pengelolaan data ketenagakerjaan.
 
"Misalnya bagaimana melakukan pengelolaan data dengan lebih baik bagaimana pembayaran klaim, meningkatkan pengawasan internal, meningkatkan kepatuhan peserta, pemberi kerja baik BUMN dan non-BUMN baik dari gaji maupun jumlah tenaga kerja," kata Elvyn. (AY)
.

Categories:Nasional,