KPK Minta Jangan Ada Lagi “Obral” RemisiKPK Minta Jangan Ada Lagi “Obral” Remisi

KPK Minta Jangan Ada Lagi “Obral” RemisiKPK Minta Jangan Ada Lagi “Obral” Remisi

Jakarta – Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla (JK), sangat diharapkan mampu menepati janji kampanyenya agar melakukan pemberantasan korupsi secara total. Termasuk tidak lagi “mengobral” remisi dan memberikan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi.

Permintaan ini dilontarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tampak tidak nyaman dengan aksi “obral” remisi dan pembebasan bersyarat kepada para narapidana korupsi. Demikian diungkapkan juru bicara (Jubir) KPK, , Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (19/09/2014).

"‎Harapan tidak sekadar Menkumham yang baru, tapi presiden baru karena dalam kampanyenya selalu mengatakan pemberantasan korupsi keras, kita tagih apakah presiden baru menjalankan apa yang dijanjikan dalam kampanyenya," tegas Johan.

Sebab itu, tambah Johan, KPK sangat berharap Jokowi-JK akan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan, termasuk tidak akan memberikan remisi dan pembebasan bersyarat dengan mudah untuk para koruptor.

Sebelumnya, pakar hukum Todung Mulya Lubis, Jumat (19/09/2014), juga meminta agar pemerintahan Jokowi-JK untuk menghukum seberat-beratnya para pelaku korupsi di Indonesia. Bahkan dia mengusulkan jangan ada remisi untuk para koruptor tersebut.

Sebab itu, dirinya menaruh harapan besar pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi. “Sebab dengan alasan apapun pelaku korupsi  harus dibuat jera,” ujar Todung di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan.

Selain hukuman berat dan tidak boleh ada remisi, Todung juga meminta agar pemerintahan Jokowi-JK berani melakukan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana. “Kalau itu dilakukan orang merasa akan dimiskinkan. Proses pemiskinan inilah yang akan membuat jera," tegas pengacara kondang ini.

Menurut Todung, dia sangat setuju dengan konsep Jokowi yang akan melakukan berbagai hal lewat transaksi internet. Hal itu dinilainya sangat efektif dalam memperkecil ruang untuk melakukan korupsi. Sebab, menurutnya, korupsi terjadi karena masih banyak interaksi tatap muka. (AY)

.

Categories:Politik,
Tags:politik,

terkait

    Tidak ada artikel terkait