Nurul, "Soal Golkar MenkumHAM Blunder"

Nurul,

Nurul, "Soal Golkar MenkumHAM Blunder"

Jakarta -  Keputusan MenkumHAM Yasonna Laoly mengenai konflik Golkar sebagai preseden buruk. Yasonna tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi rakyat.

"Ini menjadi blunder yang buruk ya, dan kemudian preseden bagi kita semua karena tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi negara ini," kata  Ketua DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Nurul Arifin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/12).

Menkum HAM Yasonna kemarin memutuskan untuk mengembalikan konflik internal Golkar antara Ical dan Agung Laksono ke Mahkamah Partai. Yasonna juga menyebut, Munas yang digelar kedua belah pihak memenuhi syarat.

"Tidak memberikan pendidikan yang baik, itu artinya tidak ada ketegasan dan kemudian juga dilihat dari bicara bahasanya Pak Menkum HAM itu kan mengatakan, dua-duanya telah memenuhi persyaratan Munas," kata Nurul.

Nurul yakin, yang legal dalam penyelenggaraan Munas yakni di Bali. Sebab, Bali memenuhi persyaratan agenda pokok, yakni pidato pertanggung jawaban ketua umum dan pemilihan ketua umum. "Jadi kalau dilihat dari segi lagalistik formalnya itu tentu saja kita harus mengatakan, sebenarnya yang legal itu yang di Bali," teganya.

Oleh karena itu, Nurul melihat pemerintah cuci tangan dari konflik Golkar ini. Menurut dia, cara melemparkan kembali kepengurusan Golkar ke internal, bukan cara yang tepat.

"Namun demikian, sikap cuci tangan dan lepas tangan dari pemerintah ini menjadi PR besar buat kita semua, apalagi ini satu preseden bagi kehidupan politik yang baik," pungkasnya. (Jr.)**

.

Categories:Politik,
Tags:politik,