Direktur DCL Didakwa Perkaya Diri

Direktur DCL Didakwa Perkaya Diri

Direktur PT Dutasari Citra Laras (DCL) Machfud Suroso didakwa memperkaya diri hingga Rp 46,5 miliar.(Foto:Net)

Jakarta - Direktur PT Dutasari Citra Laras (DCL) Machfud Suroso didakwa memperkaya diri hingga Rp 46,5 miliar yang berasal dari korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang.

"Dari rangkaian perbuatan terdakwa telah memperkaya sebesar Rp46,5 miliar dan orang lain serta korporasi," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Fitroh Rohcahyanto dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Machfud adalah terdakwa keempat dalam perkara ini setelah mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar yang sudah divonis 6 tahun penjara, mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng yang divonis 4 tahun penjara dan mantan Direktur Operasi I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor divonis 4,5 tahun penjara.

"Terdakwa selaku Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras bekerja sama dengan Teuku Bagus MOkhmad Noor selaku Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya dan Kuasa/Leader KSO Adhi Wika mempengarui Kuasa Pengguna Angaran, panitia pengadaan dan pihak terkait lainnya dalam proyek P3SON Hambalang agar PT Adhi Karya menjadi pemenang dalam pelelangan sehingga perusahaan milik terdakwa yaitu PT DCL menjadi subkontraktor untuk pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME)," tambahnya..

Atas perbuatan tersebut, negara dirugikan sebesari RP46,514 miliar.

Machfud dalam dakwaan disebut sudah berperan sebelum proyek Hambalang dimulai yaitu bersama dengan Direktur PT. Msons Capital Munadi Herlambang yang juga menjadi perusahaan subkontraktor proyek Hambalang pada September 2009 bertemu dengan Manajer Pemasaran Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya M Arief Taufiqurrahman untuk membahas rencana keikutsertaan PT Adhi Karya dalam proyek Hambalang.

Tindak lanjutnya adalah Machfud, Teuku Bagus, Arief yang difasilitasi Paul Nelwan bertemu dengan mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam.

Agar dapat menjadi subkontraktor PT Adhi Karya dalam pekerjaan ME, pada 14 September 2009, Machfud memberikan Rp3 miliar kepada Wafid Muharam.

Namun ternyata, diketahui mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menginginkan proyek Hambalang, sehingga Machfud meminta bantuan mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum agar Nazaruddin mundur sehingga Nazaruddin memang mundur.

Machfud pun berperan memberikan fee sebesar 18 persen dari PT Adhi Karya selaku calon pemenang lelang untuk jasa konstruksi sedangkan PT DCL mendapatkan pekerjaan ME.

"Setelah dilakukan negosiasi diperoleh perhitungan harga wajar untuk pekerjaan ME sebesar Rp245 miliar, namun terdakwa tidak menyetujuinya karena ada beban fee sebesar 18 persen. Teuku Bagus kemudian memerintahkan agar harga ME ditambah Rp50 miliar sehingga menjadi Rp295 miliar belum termasuk pajak," tambah jaksa.

Artinya terjadi penggelembungan (mark up) yang bahkan bila ditambah pajak menjadi Rp324,5 miliar.

KSO Adhi-Wika pun mendapat pembayaran dari Kemenpora sebesar Rp453,27 miliar dan dari pembayaran itu termasuk realisasi fee 18 persen yang diberikan melalui rekening PT DCL maupun rekening pribadi Machfud serta uang tunai yang seluruhnya Rp171,58 miliar.

"Selain bagian realisasi 18 persen, terdakwa juga menerima pembayaran dari PT Adhi Karya Divisi Konstruksi 1 sebesar Rp12,5 miliar dan dari PT Wijaya Karya sebesar Rp1,5 miliar sehingga total uang yang diterima terdakwa sebesar Rp185,58 miliar, yang digunakan untuk melaksankaan pekerjaan ME hanya sebsar Rp89,15 miliar sedangkan Rp96,43 miliar dibayarkan ke pihak lain," ungkap jaksa.

Pihak lain itu antara lain mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningum (Rp2,21 miliar), Wafid (Rp6,55 miliar), mantan anggota badan anggaran DPR Oly Dondokambey (Rp2,5 miliar), panitia pengadaan (Rp100 juta), anggota DPR (Rp500 juta), kakak Machfud Siti Mudjinah (Rp37 miliar), adik Machfud Nunik S (Rp100 juta), biaya wisata bersama Teuku Bagus (Rp750,3 miliar).

Sedangkan sebesar Rp46,507 miliar digunakan untuk kepentingan pribadi Machfud yaitu membayar utang kepada Ronny Wijaya (Rp1,4 miliar), biaya renovasi tiga unit rumah di Kartika Pinan SE 7 RT 014/RW 016 Pondok Pinang, Kebayoran Lama; rumah di Jalan H Syaip Raya No 19 Rp103/RW 02 Gandaria Selatan Cilandak dan rumah di Jalan Alam Elok IX Sektor IV blok IV UY Kav 16 Pondok Pinang (Rp3,274 miliar); pembelian ruko di Cilandak Barat (Rp738,7 juta), pembayaran kredit investasi di Bank Panin untuk pembelian ruko di Pondok Pinang (Rp758,809 juta); pembelian 4 unit kios di pasar Mayestik Jakarta Selatan sebesar Rp2,806 miliar; pembelian vila di Sukabumi (Rp243,745 miliar); pembelian satu unit apartemen di Sudirman Suites (Rp1,422 miliar); pembelian 15 unit apartemen dan 1 unit kios di Grand Center Poin (Rp1,67 miliar), pembayaran utang di Bank Panin (Rp3 miliar).

Sisanya sebesar Rp31,196 miliardipergunakan untuk kepentingan lain.

Machfud juga melakukan penggantian kontrak bersama dengan Roni WIjaya dan perwakilan PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya dengan menambahkan opsi pembayaran secara tunai/cek kepada Machfud.

Di samping itu ditemukan pula pembayaran sebesar Rp2,5 miliar ke rekening Machfud yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dibuat kontrak pekerjaan penyambungan listrik PLN antara Machfud dan PT Adhi Karya seolah-olah ada pekerjaan penyambungan listrik apdahal tidak pernah ada pekerjaan penyambungan listrik.

Machfud pada 2012 pun berusaha menutupi laporan keuangan pekerjaan ME proyek P3SON Hambalang dengan membuat seolah-olah dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami kerugian dengan menyuap akuntan publik "Abudlrahman Hasan Salipu".

Machfud juga berusaha menutupi pengeluaran Rp21 miliar ke PT Adhi Karya yang merupakan bagian realisasi fee 18 persen dengan membuat seolah-olah pengeluaran tersebut adalah pinjaman dari PT DCL kepada PT Anugerah Indocoal Pratama untuk bisnis pertambangan dan imblannya Machfud memberikan Rp5 juta kepada Direktur PT Anugerah Heribertus Eddy dan bahkan memerintahkan Romy Marasabessy untuk menagih kepada PT Adhi Karya untuk menimbulkan kesan pengeluaran uang sebesar Rp21 miliar adalah pinjaman kepada PT Adhi Karya sehingga PT Adhi Karya terpaksa melakukan pembayaran sebesar RP8 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Machfud didakwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya jabatan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri atau pihak lain. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Atas dakwaan tersebut, Machfud tidak akan menyampaikan nota keberatan (eksepsi).

"Pada prinsipnya saya sudah mengerti dengan dakwaan, karena itu kami tidak perlu eksepi," kata Machfud.

Sidang dilanjutkan pada 5 Januari 2014 dengan menghadirkan 5 orang saksi. (AY)

.

Categories:Nasional,
Tags:kpk,