Pakar Ilmu Pemerintahan Pertanyakan Tarif Bandros

Pakar Ilmu Pemerintahan Pertanyakan Tarif Bandros

Bandung Tour On the Bus (Bandros).(Foto:Net)

Bandung - Tindakan tidak menyenangkan terhadap salah seorang wartawan PJTV (Jawa Pos Group)  Bandung yang dilakukan pihak pengelola Bandung Tour On the Bus (Bandros), patut dipertanyakan terkait kejelasan dan manajemen pengelolaan dari bus bandros tersebut.

 
Sejak awal, masyarakat mengetahui tarif bus Bandros hanya Rp 10 ribu per sekali naik. Namun akhir-akhir ini masyarakat dibebankan tarif mencapai Rp 50 ribu per orang.

Menanggapi hal itu, Pakar Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadajaran Dede Mariana, mempertanyakan kejelasan pengelolaan dari bus Bandros ini.

"Dari sisi administrasi pemerintahan soal Bandros ini pengelolaannya harus jelas, di bawah siapa, apakah di bawah Disparbud Kota Bandung atau Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Bandung," ujar Dede Mariana saat dihubungi CikalNews.com melalui telepon genggamnya, Kamis (18/12/2014).

Dia menjelaskan, Bandros merupakan bantuan dana CSR, bila dilihat dari segi payung hukum apakah pemerintah bisa menerima atau menarik pungutan biaya dari transportasi umum ini. "Bukan kah Bandros dari CSR, harga tiketnya dari Rp 10 ribu kok bisa sampai Rp 50 ribu itu dari mana aturannya," paparnya.

Dede mengatakan, bila memang Bandros dimaksudkan sebagai bentuk derma CSR perusahaan, seharusnya dikelola oleh CSO (civil society organization) yang nir laba.

"Pemberian CSR menurut UU Persero, diberikan kepada komunitas/masyarakat yang terkena dampak langsung atau tak langsung, oleh kegiatan perusahaan atau CSO. Sehingga Pemkot Bandung tinggal mengarahkan saja," bebernya.

Dede menambahkan, pihak Pemkot Bandung harus bisa menata kembali terkait pengelolaan bus Bandros ini. "Jadi intinya Pemkot Bandung hrs menata kembali tatakelolannya berkenaan aktivitas pembangunan Kota Bandung yang  pendanaannya berasal dari CSR. Intinya, harus transparan dan accountable," pungkasnya. (Jr.)**
.

Categories:Bandung,