Kabupaten/Kota Wajib Bentuk BPBD

Kabupaten/Kota Wajib Bentuk BPBD

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sidiq Mudjahid.(Foto:Net)

Bandung- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sidiq Mudjahid menyatakan kota/kabupaten seluruh Indonesia wajib membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai institusi yang siap siaga dan konsentrasi terhadap penanganan bencana alam.

"Pemerintah secara nasional harus membentuk BPBD di setiap daerah untuk menangani masalah bencana," kata Sidiq usai meninjau sejumlah tempat korban bencana alam puting beliung di Kota Bandung, Jabar, Sabtu (20/12/2014).

Politisi partai Gerindra itu mengatakan segera mendorong pemerintah pusat agar setiap pemerintah kota/kabupaten membentuk BPBD.

Usulan pembentukan institusi itu, kata dia, karena ancaman bahaya bencana alam tidak dapat diprediksi sehingga perlu adanya kesiapsiagaan dari pemerintah daerah.

"Bencana semakin sulit diduga, makanya kewaspadaan harus semakin ditingkatkan dengan membentuk BPBD," katanya.

Menurut dia, selama ini hanya pusat, dan provinsi yang membentuk BPBD, sedangkan di tingkat kota/kabupaten belum semuanya membentuk BPBD.

Termasuk Kota Bandung, kata Sidiq, secepatnya harus membentuk BPBD agar melakukan penanganannya lebih cepat dan tepat ketika terjadi bencana alam.

"Semacam Kota Bandung ini belum bentuk BPBD. Pemerintah harus serius menanggapi bencana dengan bentuk BPBD, harus itu, karena bencana sulit diprediksi," katanya.

Anggota DPR daerah pemilihan Kota Cimahi dan Bandung itu mengunjungi dan memberikan bantuan kepada korban bencana puting beliung serta bantuan untuk masjid.

Sebelumnya, bencana alam menerjang bagian timur Kota Bandung itu telah merusak tujuh ratusan rumah penduduk dan seorang warga meninggal dunia, Kamis (18/12). (AY)

.

Categories:Bandung,