Kasus Bus TransJakarta Sarat Konflik Kepentingan

Kasus Bus TransJakarta Sarat Konflik Kepentingan

Seorang Mahasiswa Diamankan Polisi Saat Menempel |Poster Usut Jokowi

Jakarta - Sarat konflik kepentingan, itulah tampaknya kesan yang mencul yang diutarakan banyak pihak menanggapi kasus dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegersi Busway (BKTB) yang menyeret mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono sebagai tersangka. Dipandang sarat konflik kepentingan karena Kejaksaan Agung (Kejagung) belum juga memeriksa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.  
 
Salah satunya dari Koordinator organisasi Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Soiman, yang juga kuasa hukum Michael Bimo Putranto yang namanya sempat terseret dalam kasus tersebut. "Konfik kepentingan kalau soal busway, klien saya Bimo Putranto yang tidak ada bukti fakta, hanya diberitakan media dipanggil (Kejagung) untuk memberikan keterangan. Kalau kasus Udar ini kan sudah masuk pemerintahan, semestinya Kejagung minta keterangan Jokowi selaku penanggungjawab program," kata Bonyamin, Jumat (19/9/2014) malam.
 
Untuk itu, tak ada alasan dari Kejagung untuk tidak memeriksa Jokowi. Sebab, dalam pemeriksaan Udar Pristono selalu disebutkan segala yang dilakukan Udar dalam proyek pengadaan Bus Transjakarta selalu melapor kepada Jokowi. "Pemeriksaan itu sebatas menejemen pemerintahan Gubernur. Kalau golongan 4 PNS korupsi pengadaan kertas untuk ngeprint saja Gubernur juga bisa dipanggil untuk dimintai keterangan, apalagi ini proyek besar," terangnya.
 
Terkait pernyataan dari pihak Kejagung mereka tidak semata merespons apa yang dikatakan Udar tetapi juga mengumpulkan alat bukti yang mencukupi untuk dapat memeriksa Jokowi, dinilai sebagai pernyataan yang prematur. "Prematur kalau ngomong itu, ketika selevel dia bawah Gubernur (Kepala Dinas) sudah ngomong itu. Bahwa semua sudah dilaporkan ke Gubernur. Kan bisa Gubernur dimintai keterangan. Anda (Jokowi) bagaimana menyikapi laporan itu. (pemeriksaan) bisa menjernihkan nama Jokowi kalau memang dia tidak terlibat," tegas Boyamin.
 
Sebagaimana diketahui, Udar resmi ditahan Kejaksaan Agung pada Rabu 17 September lalu. Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) berkarat pada anggaran Dinas Perhubungan DKI tahun 2013 senilai Rp 1,5 triliun.
 
Kejagung juga menahan tersangka lainnya yakni Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Prawoto. Kedua orang itu ditahan hingga 20 hari ke depan. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,