Menpan RB, "BBWS Harus Dievaluasi"

Menpan RB,

Yuddy Chrisnandi Saat Meninjau Lokasi BAnjir

Bandung - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, mempertanyakan kinerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Meski diberikan anggaran triliunan rupiah,upaya normalisasi Sungai Citarum tidak efektif.

Ia mensinyalir ada yang salah dengan normalisasi Sungai Citarum oleh BBWS.  Buktinya, lanjutnya setiap musim hujan genangan air di beberapa daerah langganan banjir seperti di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, tidak pernah berkurang. Bahkan cenderung naik.

"Yah harusnya ada hasilnya. Misalnya, tahun ini ketinggian air 1,5 meter, tahun berikutnya harus turun dong. Kalau ini tetap saja malah terus naik berarti ini ada yang salah. Harus dilakukan evaluasi, kesalahannya di mana," kata Yuddy saat memantau lokasi banjir di Kampung Cieunteung, Kelurahan/Kecamatan Baleendah, Minggu (21/12).

Menurutnya, untuk penanganan Citarum pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum (Kemenpu) Basuki. Yuddy yang diperintahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu, meminta Kemenpu segera melakukan penanganan yang komprehensif.

"Saya diminta pak presiden dan pak wakil presiden untuk meninjau langsung ke sini. Sekaligus mengomunikasikan penanganan banjir di Kabupaten Bandung yang terus berulang setiap tahun," ujarnya.

Dikatakan Yuddy, penanganan Sungai Citarum beserta dampak banjirnya ini, harus memiliki roadmap yang jelas. Karena penanganan Citarum ini tidak bisa selesai dalam satu tahun. Tapi setidaknya, penanganan itu harus bisa mengurangi dampak yang jelas. Tidak seperti sekarang ini, meski diberi anggaran triliunan rupiah, namun tidak menunjukan kemajuan yang berarti.

"Anggaran triliunan ini akan dievaluasi. Dengan anggaran yang besar, tapi tidak berdampak besar. Berarti ada sesuatu yang salah," ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya regulasi yang diterapkan pemerintah daerah. Seperti maraknya alih fungsi lahan dari lahan produktif menjadi pemukiman dan industri. Seharusnya, pemerintah daerah punya kebijakan untuk mempertahankan keberadaan lahan produktif, agar tidak berubah menjadi pabrik atau perumahan.

"Pemerintah daerah jangan mengeluarkan izin bangunan di lahan produktif. Hutan juga tidak boleh ditebangin," katanya. (Jr.)**

.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,