KBB Punya Fasilitas Sendiri Untuk Rapat

KBB Punya Fasilitas Sendiri Untuk Rapat

Abu Bakar, Bupati Bandung Barat saat diwawancarai wartawan. (Foto : ADE)

Bandung – Kebijakan pemerintah pusat yang melarang para Pejabat Daerah dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) menggelar acara atau rapat di hotel ditanggapi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan santai, soalnya Kabupaten Bandung Barat memiliki tempat khusus untuk menggelar rapat pemerintahan yaitu di gedung Pusdikter, dan gedung Diklat yang berada di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

 

Menurut pengakuan Bupati Bandung Barat, Abu Bakar, adanya tempat milik pemerintah seperti Gedung Pusdikter, dan Gedung Diklat di Lembang sangat membantu Pemkab Bandung Barat dalam mengefisiensikan anggaran untuk rapat.

 

“Sebelum adanya kebijakan pejabat dan PNS dilarang rapat di hotel, Pemkab Bandung Barat sudah menjalankan ini dengan sering mengelar acara atau rapat di gedung Pusdikter dan gedung Diklat di Lembang. Ini milik pemerintah jadi bisa dikerjasamakan,” aku Abu Bakar di halaman Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Senin (22/12/2014).

 

Pemkab Bandung Barat merasa sampai saat ini belum mempunyai gedung yang representatif untuk di menggelar rapat atau event akbar, namun dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan diefektifkan mulai Januari 2015, Pemkab Bandung Barat siap mendukung.

 

“kebijakan pemerintah pusat ini sangat bermanfaat bagi kita dalam menghemat anggaran APBD, penghematan itu bisa kita alihkan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan ke masyarakat,” tandas Abu Bakar.

 

Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat pun kerap menggunakan gedung Pusdikter dan gedung Diklat untuk berbagai acara seperti rapat, maupun pelatihan. Sudah dari beberapa bulan lalu, Bupati Abu Bakar menginstruksikan kepada seluruh SKPD agar tidak melakukan aktifitas rapat di luar kantor seperti di hotel, atau convention hall.(Ode)**

.

Categories:Bandung,
Tags:kab-bandung,