Komnas HAM Laporkan Citibank Indonesia

Komnas HAM Laporkan Citibank Indonesia

ilustrasi

Jakarta -  Komnas HAM terpaksa kirim rekomendasi dan melaporkan ke Citibank New York, Amerika markas besarnya Citibank Indonesia karena permintaan klarifikasi atas empat senior manajer yang diproses PHK, diabaikan atau tidak direspon oleh Citibank Jakarta.
 
Dalam suratnya ke markas Citibank di New York, anggota Komnas HAM Nur Kholis mengatakan karena tidak ada respon atau jawaban dari Citibank Indonesia mengenai permintaan klarifikasi atas pemecatan sewenang-wenang empat senior manajer Citibank maka Komnas HAM kemudian melaporkan kepada Citibank New York, kata Hendrayana, kuasa hukum ke empat senior manajer Citibank Indonesia di Jakarta, Selasa (23/12/2014).
 
Hendrayana merupakan kuasa hukum dari empat manajer Citibank Indonesia yakni Denny Elvando, Julianto Sambudi, Normalia dan Franky Tambunan kemudian menunjukan surat rekomendasi rekomendasi Komnas HAM yang ditujukan ke Citibank New York yang ditandatangani oleh anggota Komnas HAM Nur Kholis.
 
Komnas HAM, menurut Hendrayana, juga mengirimkan surat rekomendasi ke Otoritas Jasa Keuangan dan juga ke CCO (Chief Country Officer) Citibank Indonesia yang kedua kalinya minta konfirmasi kasus pemecatan tersebut.
 
 Komnas HAM minta OJK juga tidak bisa tinggal diam dalam kasus ini. OJK harus ikut menyelesaikan kasus bank asing yang diduga melakukan pelanggaran UU Ketenagakerjaan. Kami selaku kuasa hukum mereka juga sudah mengirim surat ke OJK untuk audiensi dan dialog dengan mereka tentang kasus PHK ini,  kata Hendrayana.
 
Latar Belakang Empat senior manager Citibank Indonesia dipecat tanpa mengikuti UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan setelah membongkar dugaan kecurangan manipulasi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak nasabah dalam pengajuan kredit yang dilakukan beberapa tenaga pemasaran (sales).
 
Keempat senior manager ini melaporkan dugaan kuat praktik manipulasi SPT pajak nasabah agar permohonan kredit nasabah disetujui dan mendapatkan nilai kredit yang besar dengan bunga murah. Laporan mereka sebenarnya untuk memperbaiki sistem tapi justru dikenakan skorsing untuk proses PHK, kata Hendrayana.
 
Dugaan manipulasi SPT nasabah akan berdampak merugikan Citibank dan memanipulasi data negara. "Keempat senior manager ini melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh para sales dan diketahui atasannya JW kepada Direktur Unified Sales Citibank HT pada 10 Juni 2013.
 
Manajemen Citibank kemudian melakukan investigasi. Hasilnya, Direktur Citibank HT melakukan mutasi terhadap JW, pimpinan langsung keempat senior manager itu karena diduga telah lalai membiarkan terjadinya manipulasi SPT di bagian sales Citibank.
 
JW kemudian mencari-cari kesalahan keempat senior manager dengan melakukan skorsing menuju PHK hanya karena telah meninggalkan lokasi promo proyek kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA) dengan sistem persetujuan (approval) baru. Promosi itu dilakukan di kantor-kantor wilayah segitiga emas Jakarta.
 
"Tanpa memberikan hak menjelaskan dan membela diri, manajemen Citibank Indonesia menjatuhkan skorsing untuk PHK sejak 25 Juli 2013 kepada keempat senior manager itu, kata Hendrayana.
 
Sub Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dalam rekomendasinya menegaskan bahwa Citibank Indonesia dinilai tidak layak memecat keempat karyawannya karena proses PHK tidak sesuai peraturan perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (AY)
.

Categories:Perbankan,
Tags:hukum,