Tantangan Berat Jokowi Berantas Mafia Migas

Tantangan Berat Jokowi Berantas Mafia Migas

Jokowi-JK harus mempunyai skema tegas soal pemberantasan mafia migas. (Ilustrasi: Net)

Jakarta - Pemerintahan baru mendatang yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kala menghadapi tantangan berat, antara lain harus mempunyai skema tegas soal pemberantasan mafia migas. Namun begitu, jangan sampai skema yang disusun hanya menyingkirkan mafia lama, kemudian tumbuhkan jaringan mafia baru.

"Kuncinya adalah skema pemberantasannya mesti menihilkan mafia di hulu, kemudian ke hilir," kata Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman di Jakarta, Minggu (21/9/2014).

Berkaitan dengan hal itu, lanjutnya secepat mungkin benahi sistem tata kelola migas nasional agar mengabdi sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat Indonesia, bukan modal asing, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. "Berikutnya seluruh kontrak tambang dan migas yang telah habis masa berikutnya, negara wajib ambil alih. Atas kontrak yang bermasalah mestinya segera dilakukan tindakan audit menyeluruh," jelasnya.

Diharapkan,  pemerintah segera fokuskan sumber daya dan sumber dana untuk bangun kilang baru. Minimal kita butuh dua buah kilang baru dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 400-500 ribu barel per hari. Tujuannya agar bangsa ini tak selalu tergantung impor dan mafia migas, sekaligus bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. Ironis, kita bicara kedaulatan dan kemandirian energi jika pertanyaan dasar soal siapa yang menguasai ownership tata kelola dan tata niaga migas kita, lalu jawabannya masih dikuasai asing," tuturnya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:nasional,