Penundaan Pelantikan Anggota DPR Tersangka Korupsi

Penundaan Pelantikan Anggota DPR Tersangka Korupsi

Penundaan Pelantikan Anggota DPR Tersangka Korupsi (Foto: Net)

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta dukungan partai politik (parpol) agar tak memberikan pembelaan pada kadernya yang menjadi tersangka korupsi. Intinya anggota legislatif yang menjadi tersangka korupsi, mesti ditunda pelantikannya.

Sedangkan untuk anggota legislatif (DPR) yang bersih dan berintegritas, mereka tetap bisa dilantik sesuai dengan yang sudah diagendakan. "Kita meminta dukungan KPU dan Bawaslu, partai dan pelaku serta pemerintah," tegas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Minggu (21/09/2014).

Bambang mengakui, pihaknya sudah berikirim surat ke KPU soal penundaan pelantikan itu. KPU melalui ketuanya Husni Kamil Manik juga sudah berkirim surat ke Presiden SBY dan tinggal menunggu keputusan pemerintah.Menurut Bambang, anggota DPR terpilih yang menjadi tersangka atau terdakwa korupsi jelas-jelas akan melanggar sumpah dan jabatannya. "Pada saat pelantikan dia akan bersumpah. Dalam lafal sumpahnya menyebutkan bahasa dia tidak akan melanggar hukum dan perundang-undangan. Celakanya secara de facto dia sudah tersangka, diduga keras melanggar hukum dan perundang-undangan," katanya.

Seperti diketahui, KPK secara resmi telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk menunda pelantikan para calon legislatif yang terjerat dalam suatu perkara hukum.Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto  dalam surat yang juga ditembuskan ke Bawaslu tersebut, menjelaskan mengenai posisi hukum KPK atas calon anggota DPR yang dikualifikasi sebagai terhukum, terdakwa dan tersangka. (AY)

.

Categories:Politik,