Jokowi Ingkar Janji Beri Remisi pada Koruptor

Jokowi Ingkar Janji Beri Remisi pada Koruptor

Ilustrasi Foto(Net)

Jakarta - Pemberian remisi (pemotongan masa hukuman) pada saat hari Natal 2014 kepada beberapa narapidana yang tersangkut kasus korupsi, patut dipermasalahkan. Hal itu jelas sangat bertentangan dengan pernyataan dan janji Jokowi, yang dikemukakan pada saat kampanye menjelang pilpres lalu.
 
"Kami menagih komitmen Menteri Hukum dan HAM dan pemerintahan Jokowi  dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Termasuk di antaranya jangan memberikan keistimewaan untuk koruptor. Stop remisi dan pembebasan bersyarat untuk koruptor," kata peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter, Kamis (25/12).
 
Lalola menjelaskan, pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly tidak akan memberi remisi kepada para koruptor bertentangan dengan kenyataan. Sebab, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenhukham justru memberikan remisi hari Natal kepada 49 napi korupsi.
Terdiri  atas 18 napi mengacu kepada PP Nomor 28/2006, dua di antaranya bebas. Serta 31 napi mengacu pada PP Nomor 99/2012. Dia menganggap dengan tetap memberikan remisi memberi gambaran, pemerintah tidak konsisten menerapkan ganjaran buat para koruptor, dan bertentangan semangat memberikan efek jera.

"Pemberian remisi Natal kepada koruptor sangat disesalkan karena menunjukkan pemerintah inkonsisten. Bahkan dapat dianggap tidak punya komitmen untuk memberantas korupsi dan membuat jera koruptor," lanjutnya.

Lalola menambahkan, kebijakan pemberian remisi kepada napi korupsi juga merugikan. Sebab, mestinya pemerintah hanya mengacu kepada aturan terakhir, yakni PP 99, dengan mengetatkan pemberian remisi bagi napi narkoba dan korupsi. Tetapi, penerapan PP 99 sia-sia bila Menteri Yasonna tidak mencabut Surat Edaran Menhukham nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 soal acuan penerapan PP 99 oleh menteri terdahulu, Amir Syamsuddin.

"Menhukham sebaiknya mencabut remisi Natal atas 49 napi korupsi. Dalam jangka panjang juga harus mencabut Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM tentang tata cara pelaksanaan PP 99/2012," tegas Lalola. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:jokowi,kpk,