Andika, Anak Ratu Atut Penuhi Panggilan KPK

Andika, Anak Ratu Atut Penuhi Panggilan KPK

Andika Hazrumy (Foto: Net)

Jakarta - Andika Hazrumy, salah seorang anak Gubernur Banten non-aktif Atut Chosiyah Chasan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan Provinsi Banten 2011-2013.  "Dari yang kemarin di-reschedule (dijadwalkan ulang)," kata Andika, di gedung KPK Jakarta, Senin (22/9).

Sebelumnya, Andika  dipanggil Senin (15/9) dalam kasus yang sama. Namun ia tidak memenuhi panggilan karena mengaku belum mendapatkan surat pemanggilan. Pada Rabu (17/9) Andika mendatangi KPK, namun ia datang hanya untuk mengonfirmasi surat pemanggilannya. "Saksi untuk ibunda," tegasnya singkat.

Andika sendiri tidak menjawab pertanyaan wartawan, apakah ia bersedia memberikan kesaksian atau tidak, karena sebagai anggota keluarga Andika berhak untuk menolak menjadi saksi. Andika terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golongan Karya periode 2014-2019. Pada periode 2009-2014, Andika menjabat sebagai angota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Banten. Di Banten, suami Adde Rosi Khaerunnisa itu dikenal sebagai Ketua Taruna Siaga Bencana.

Dalam kasus ini, Atut disangkakan Pasal 12 huruf e atau a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1.

Pasal itu mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan ancaman pidana penjara penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Selain disangkakan melakukan pemerasan, Atut juga disangkakan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana sangkaan pertama KPK kepada Atut dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, yang berasal dari Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, tentang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Artinya, Atut menjadi tersangkut dalam tiga kasus di KPK yaitu dugaan korupsi pengadaan alkes Banten, dugaan penerimaan gratifikasi dalam pengadaan alkes Banten dan dugaan suap kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait dengan pilkada Lebak.

Badan Pemeriksa Keuangan setidaknya menemukan tiga indikasi penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan di Banten yang mencapai Rp 30 miliar. Yakni alat kesehatan tidak lengkap sebesar Rp 5,7 miliar; alat kesehatan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp 6,3 miliar dan alat kesehatan tidak ada saat pemeriksaan fisik Rp 18,1 miliar. (Jr)**

.

Categories:Nasional,