KPK Segera Seret Tiga Pejabat SKK Migas

KPK Segera Seret Tiga Pejabat SKK Migas

KPK memastikan dalam waktu dekat akan menyeret tiga pejabat SKK Migas ke meja hijau.(Foto:Net)

Jakarta - KPK memastikan dalam waktu dekat akan menyeret tiga pejabat SKK Migas ke meja hijau. Yakni  Wakil Kepala SKK Migas Yohannes Widjonarko, mantan Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Gerhard Marten Rumesser, dan Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman.
 
"Itu yang akan jadi perhatian kita. Nanti itu jadi prioritas," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dalam jumpa pers akhir tahun di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/12).
 
Hingga saat ini, empat dakwaan Rudi terbukti dalam persidangan. Yakni suap terkait pengaturan lelang kondensat dan gas dari pemilik Kernel Oil Pte. Ltd., Widodo Ratanachaitong melalui anak buahnya Simon Gunawan Tanjaya, sogokan pengubahan formulasi harga gas dari Komisaris dan Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri, Marihad Simbolon dan Artha Meris Simbolon, gratifikasi dari tiga pejabat SKK Migas, dan pencucian uang. Baru-baru ini pengadilan menjatuhkan vonis bersalah kepada Meris.

Menyinggung kapan KPK akan menyeret tiga pejabat SKK Migas itu, Bambang tidak bisa memastikan. Tetapi, dia berjanji ketiganya tidak bakal lolos. "Itu sekarang yang ada di satgas, kita akan data dan akan berikan prioritas. Sehingga nama-nama yang tadi dikemukanan bisa akan jelas," ujarnya.

Dalam amar putusan sudah berkekuatan hukum tetap, Rudi terbukti telah menerima uang sebesar 600 ribu dolar Singapura dari Yohanes Widjonarko, 200 ribu dolar AS dan 150 ribu dolar AS dari Gerhard, dan 50 ribu dolar AS dari Iwan.

Semua uang diberikan melalui pelatih golf pribadi Rudi, Deviardi. Namun tidak disebutkan tujuan pemberian duit kepada Rudi. Iwan hanya mengatakan, uang itu sebagai tanda terima kasih buat Rudi. 
 

Sementara uang dari Gerhard diberikan Rudi kepada mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karyo. Atas perbuatannya, Rudi terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada Undang-Undang No. 20 tahun 2001. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:kpk,