Pengesahan RUU Pemda Akhirnya Ditunda

Pengesahan RUU Pemda Akhirnya Ditunda

Ketua Pansus RUU Pemda Totok Daryanto (Foto: Net)

Jakarta - Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang rencananya akan dilakukan Selasa (23/09/2014) hari ini di DPR, akhirnya ditunda. Ketua Pansus RUU Pemda Totok Daryanto mengatakan, RUU Pemda akan disinkronkan dengan RUU Pilkada, yang juga tengah dibahas di DPR. Kedua RUU ini dibahas secara bersama dalam rapat paripurna 25 September.
 
Seperti dilansir dari BBC, RUU Pemda antara lain mengatur perkuatan wewenang presiden memecat kepala daerah yang berkinerja buruk atau melanggar undang-undang. Di masa lalu pemecatan secara langsung tidak bisa dilakukan karena pemberhentian kepala daerah baru bisa dilakukan oleh presiden,  setelah menerima rekomendasi DPRD melalui menteri dalam negeri.
 
Mekanisme baru diusulkan menyusul penilaian, sejumlah pemda dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kinerja yang mengecewakan. Presiden sendiri dalam sejumlah laporan menekankan pentingnya pengesahan RUU ini agar pengawasan pusat ke daerah bisa diperketat. "Yang harus dilakukan jangan represif, tapi perkuat civil society di daerah dan peran pengawasan oleh DPRD."
 
Sementara itu, pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan ini adalah kemunduran luar biasa bagi otonomi daerah. "Yang harus dilakukan jangan represif, tapi perkuat civil society di daerah dan peran pengawasan oleh DPRD. Jadi daerah itu kuat jika segitiga ini berjalan dengan baik, kepala daerah, DPRD, dancivil society. Jadi cara pendekatannya jangan top-down tapibottom-up seharusnya, kalau pendekatannya seperti ini tidak berhasil, karena tidak menjaga harkat kemanusiaan di daerah," katanya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,