2015 Kemenag Laksanakan Program Bebas Korupsi

2015 Kemenag Laksanakan Program Bebas Korupsi

Irjen Kemenag M. Jasin.(Foto:Net)

Jakarta  - Irjen Kemenag M. Jasin menegaskan bahwa pada tahun 2015 ini, satuan kerja (satker) Kementerian Agama, pusat maupun daerah, secara bertahap akan segera melaksanakan secara konsisten lima nilai budaya kerja, program Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM). 

"Insya Allah secara bergulir pelaksanaan 5 nilai budaya kerja dan program WBK dan WBBM akan secara konsisten dilaksanakan Kemenag baik satker pusat maupun daerah secara bertahap,” tegas M. Jasin, Jakarta, dalam laman Kemenag yang dikutip Jumat (2/1/2015).

"Untuk hari pertama tahun 2015, sudah sepakat/berkomitmen  kurang lebih 22 (pimpinan) satker akan melaksanakannya," tambahnya, Kamis (1/1).

Ditanya tentang implementasi komitmen itu seperti apa, M. Jasin dengan tegas mengatakan bahwa hal itu harus diwujudkan dengan melaksanakan secara riil 20 item zona integritas (ZI). Selain itu, setiap satker juga harus siap untuk dievalusi dalam setiap semester terkait pelaksanaan 20 item ZI tersebut.

Berdasarkan Permenpan dan RB  Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM  di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, proses pembangunan zona integritas dilaksanakan melalui penerapan program pencegahan korupsi yang terdiri atas 20 (dua puluh) kegiatan yang bersifat konkrit yang akan diukur melalui indikator proses. 

Kedua puluh kegiatan konkrit itu adalah:  penandatangan dokumen pakta integritas, pemenuhan kewajiban LHKPN, pemenuhan akuntabilitas kinerja, pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan, penerapan disiplin PNS, penerapan kode etik khusus, penerapan kebijakan pelayanan publik, penerapan whistle blower system tindak pidana korupsi.

Selanjutnya pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi, pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP, penerapan kebijakan pembinaan purna tugas, penerapan kebijakan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profile oleh PPATK, rekrutmen secara terbuka, promosi jabatan secara terbuka, mekanisme pengaduan masyarakat, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pengukuran kinerja individu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan keterbukaan informasi publik.

Mantan Komisioner KPK ini berharap setidaknya ada 100 satker Kemenag yang akan melaksanakan 20 item zona integritas ini di tahun 2015.

Untuk itu, M. Jasin mengaku akan terus mendorong satker-satker lainnya untuk segera menyatakan komitmennya dalam pelaksanaan WBK dan WBBM ini. Bahkan, lanjut M. Jasin, pihaknya juga akan mendorong setiap kanwil untuk menunjuk tiga Kantor Kemenag Kabupaten/Kota sebagai pilot project.

"Nanti setiap kanwil diminta menunjuk tiga Kemenag Kota/Kab sebagai pilot project secara bertahap maka setiap tahun akan bertambah. Itjen mengharapkan tahun 2015 ini bisa 100 satker yang melaksanakan 20 item zona Integritas," terangnya.

Terkait evaluasi, M. Jasin menjelaskan bahwa hal itu akan dilakukan oleh Inspektur Wilayah  2 yang menangani pelaksanaan evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.

"Cara penilaiannya dengan pendataan, misal berapa wajib lapor di satker tertentu sesuai PMA 91 tahun 2013; misal ada 50 orang, dan baru lapor 25 maka item itu nilainya 25,” jelasnya. 

"Karena ada 20 item penilaian, pasti segera disiapkan standar penilaiannya," imbuhnya.(Ode)**

.

Categories:Nasional,