Pemerintah Liberal, SPBU Asing Jual Premium

Pemerintah Liberal, SPBU Asing Jual Premium

Ilustrasi.(Foto:Net)

Jakarta - Dua kebijakan terkait pengelolaan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) diluncurkan pemerintah. Pertama, pemerintah mencabut subsidi untuk BBM Ron 88 atau premium, dan kedua pemberian subsidi tetap Rp 1.000 per liter untuk solar.
 
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai, bagi pemerintah kebijakan itu  memang menyehatkan keuangan negara. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut merugikan masyarakat.
 
"Kebijakan penghapusan subsidi pada BBM Ron 88 seperti 'Jebakan Batman' yang merupakan perangkap bagi masyarakat ketika harga minyak dunia naik. Namun, dari sisi pemerintah ini sangat menguntungkan, karena beban subsidi BBM akan menjadi minim untuk selamanya," ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (3/1).
 
Menurutnya, kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM premium dinilai sebagai memberi peluang kepada pihak SPBU asing. Sebab, SPBU asing diperbolehkan menjual Premium atau BBM Ron 88.
 
"Lewat kebijakan ini, pemerintah bisa dinilai publik telah melakukan kebijakan liberalisasi sektor hilir migas, serta mempercayakan pasokan BBM yang menyangkut hajat hidup orang banyak kepada badan usaha non milik negara dan pihak asing. Ini bisa dipermasalahkan publik jika dikaitkan dengan UUD," tegasnya.
 
Sementara ittu, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, meski begitu ada persyaratan jika mau menjual bensin premium. Di mana, SPBU swasta boleh menjual BBM di wilayah Jamali.
"Di daerah Jamali (Jawa-Madura-Bali), swasta boleh jual Ron 88 tapi di luar Jawa tidak boleh, karena ada penugasan Pertamina" ujarnya. (Jr.)**
.

Categories:Ekonomi,
Tags:bbm,