Anas Harus Bayar Rp 57 Miliar dan 5.261 Dolar AS

Anas Harus Bayar Rp 57 Miliar dan 5.261 Dolar AS

Anas Harus Bayar Rp 57 Miliar dan 5.261 Dolar AS

Jakarta - Selain vonis delapan tahun dan membayar denda dijatuhkan terkait kasus korupsi pembangunan sport center Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Anas Urbaningrum juga  diharuskan membayar uang pengganti kerugian kepada negara Rp 57.590.330.580 dan 5,261 dolar AS.

Dengan ketentuan sbb; jika tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah keputusan itu, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.


"Jika terdakwa tidak memiliki harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama dua tahun," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Haswandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Menanggapi hal itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai putusan itu tidak sesuai dengan fakta hukum. Oleh karena itu, Anas meminta kepada ketua hakim agar diberi waktu selama seminggu untuk memberikan tanggapan atas vonis yang dijatuhkan. “Putusan ini tidak mempertimbangkan fakta hukum di persidangan. Mohon izin untuk konsultasi, untuk bicara dan waktu istikharah," jelas Anas.
 

Majelis  Hakim Pengadilan Tipikor juga menolak salah satu dakwaan JPU terkait pencabutan hak politik terhadap terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dari proyek pembangunan sport center di Bukit Hambalang dan proyek lainnya serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Anas Urbaningrum.

Menurut Hakim Ketua Haswandi, terkait dakwaan pencabutan hak politik terhadap Anas tidak tepat dilakukan dan sebaiknya membiarkan masyarakat yang menilai apakah Anas pantas dipilih atau tidak dipilih dalam suatu jabatan publik. "Hal itu dikembalikan kepada publik apakah orang itu layak dipilih kembali atau tidak," katanya.

Maka, lanjut Haswandi, Majelis Hakim tidak sependapat dengan JPU yang mendakwa dan  menuntut pencabutan hak politik terhadap Anas. "Maka dengan demikian majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum," katanya. (Jr.)**

.

Categories:Politik,