Partai Demokrat Jadi Penentu Dalam Penetapan RUU Pilkada

Partai Demokrat Jadi Penentu Dalam Penetapan RUU Pilkada

Benny K. Harman (Foto: Net)

Jakarta – Partai Demokrat akan menjadi penentu dalam proses penetapan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), yang akan diputuskan, Kamis (24/09/2014) ini dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI Jakarta.

Seperti diketahui partai yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini tersirat akan memberikan dukungan terhadap Pilkada langsung. Namun Demokrat akan mencabut dukungan terhadap Pilkada langsung, jika 10 opsi yang diinginkannya tidak dimasukkan ke dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.

Hal tersebut ditegaskan anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman di kompleks gedung parlemen, Jakarta. Menurut Benny, pelaksanaan pilkada langsung tetap akan bobrok tanpa ada 10 syarat yang diminta Demokrat di dalamnya."Penuhi 10 syarat itu adalah mutlak sifatnya," ungkap Benny.

Adapun 10 syarat yang diajukan Partai Demokrat untuk mendukung pilkada langsung:

1. Uji publik atas integritas calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota

2. Efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada mutlak dilakukan

3. Perbaikan atas pengaturan dan pembatasan pelaksanaan kampanye terbuk

4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye

5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai

6. Meminta agar fitnah dan kampanye hitam dilarang

7. Larangan pelibatan aparat birokrasi

8. Larangan pencopotan aparat birokrasi pascapilkada

9. Perbaikan atas penyelesaian sengketa pilkada

10. Pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya

Tentu saja perubahan sikap Demokrat ini mengubah peta politik di DPR. Kini, mayoritas fraksi di DPR memilih agar kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat. Tak salah bila kemudian Partai Demokrat akan menjadi penentu dalam penetapan RUU Pilkada langsung.Untuk diketahui, kekuatan suara di DPR RI Partai Golkar (106 kursi), PPP (38 kursi), PAN (46 kursi), PKS (57 kursi), Partai Gerindra (26 kursi), yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, mendorong pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Hanya tiga parpol mendukung mekanisme pilkada tetap secara langsung, yakni PDI Perjuangan (94 kursi), PKB (28 kursi), dan Partai Hanura (17 kursi). Jika ditambah Demokrat, suara pendukung pilkada langsung di DPR mencapai 287 kursi. Demokrat dengan 148 kursi akan menjadi penentu. (AY)

.

Categories:Politik,