Lima BUMN Abaikan Temuan BPK

Lima BUMN Abaikan Temuan BPK

ilustrasi. (Net)

Jakarta - Terdapat lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sama sekali belum menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari lembaga auditor utama itu berdasarkan hasil pemeriksaan laporan pengelolaan keuangan negara hingga Desember 2014.

Hal itu dikemukakan Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan bidang BUMN serta Minyak dan Gas, Achsanul Qosasi di Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Ia mengatakan rekomendasi yang diberikan pihaknya atas temuan penyelahgunaan pengelolaan keuangan negara yang dapat mengakibatkan kerugian negara.

"Ada yang mengakibatkan kerugian negara, namun ada juga yang baru mengakibatkan kerugian perusahaan," ungkap dia.

Achsanul enggan mengungkapkan lima BUMN tersebut, dengan alasan tindakan abai itu akan ditindaklnjuti oleh Menteri BUMN Rini Soemarno yang juga hadir dalam Forum Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada hari ini.

"Yang 0 persen dalam tindak lanjut ini sama sekali tidak memberi perhatian kepada BPK. Tadi saya sudah laporkan ke Bu Menteri (Menteri BUMN) agar menjadi perhatian," ucap dia.

Sedikit membocorkan, Achsanul mengatakan lima BUMN itu bergerak di bisang "trading", industri pengolahan sumber daya alam, dan jasa.

"Detailnya nama BUMN itu tidak bisa saya sebutkan. Detailnya sangat rahasia, karena ini dibutuhkan Menteri untuk melakukan perbaikan," ujarnya.

Lebih lanjut, Achsanul mengatakan temuan potensi kerugian negara itu karena lima BUMN tersebut tidak patuh terhadap standar pengelolaan keuangan negara, serta dalam belanja modal, kurang menerapkan prinisip efisiensi.

"Maka itu saya sampaikan kepada Bu Menteri, banyak BUMN yang 'missed invest'. Jadi salah investasi untuk pengadaan barang. Jadinya itu tidak efektif dan ini merugikan," ujar dia.

BPK, kata Achsanul, memberikan tenggat waktu satu pekan hingga 15 Januari 2015 kepada lima BUMN tersebut untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK itu merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam 2011-2013.

Secara keseluruhan, dari sisi jumlah rekomendasi, BPK untuk AKN VII bidang BUMN dan Migas, telah memberikan 11.018 rekomendasi atas temuan kepada objek terperiksa.

Dari jumlah tersebut, baru 7.132 rekomendasi atau 65 persen yang sudah ditindaklanjuti.

Sebanyak 2.034 rekomendasi sudah ditindaklanjuti, namun belum sesuai rekomendasi. Kemudian, sebanyak 1.655 rekomendasi itu belum ditindaklanjuti.

Kepada sisa 35 persen rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan yang belum sepenuhnya sesuai rekomendasi, BPK juga memberikan satu pekan kepada objek terperiksa untuk menuntaskan rekomendasi itu. (AY)

.

Categories:Ekonomi,
Tags:ekonomi,