BUMD dan BPR di Jabar Ditegur!

BUMD dan BPR di Jabar Ditegur!

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek.(foto:net)

Bandung - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menengur tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan empat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena belum secara signifikan menyumbang deviden dan keliru mengelola aset-asetnya.

"Kemudian selama ini dalam penyertaan modal yang dilakukan Pemprov Jabar masih terbilang kecil dibandingkan Pemprov DKI Jakarta," kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek, di Gedung DPRD Jabar Kota Bandung, Kamis (8/1/2015).

Pada RAPBD 2015, menurut dia, Pemprov Jabar hanya menyuntik dana sekitar Rp250 miliar untuk tiga BUMD yakni dari PT BIJB, Jasa Sarana dan Bank BJB.

Pihaknya selama beberapa tahun terakhir ini telah mempelajari APBD Pemprov Jawa Barat dan diketahui ada sejumlah BUMD yang harus disikapi serius oleh Pemprov Jabar dari pendapatan asli daerah yang disetor dari pemasukan deviden BUMD.

"Jadi ada penyertaan modal yang diterima tidak dijaga efektifitasnya sebagai deviden," kata pria yang biasa disapa Donny.

Ia mengatakan, Kemendagri mencatat Bank BJB, PT Jasa Sarana, PD BPR, Jamkrida setelah disuntik modal tidak ada masalah karena masih bisa memberikan deviden.

"Dan di luar itu, kami memperingatkan Pemprov agar PT BIJB dan Agro Jabar yang baru dibentuk untuk diperkuat rencana bisnisnya. PT Agronesia, BPR Intan, BPR Karya Utama, BPR Cianjur, Cipatujah, mohon maaf," katanya.

Menurut dia, untuk tiga BUMD dan empat BPR tersebut pihaknya menawarkan sejumlah solusi pada Pemprov Jawa Barat untuk melakukan perbaikan.

Oleh karena itu, pihaknya mengajukan solusi restrukrisasi, penjualan aset BUMD dengan kehati-hatian juga pencatatan penyertaan modal yang ketat.

"Sehingga kami minta hati-hati dengan aset yang dipisahkan milik Pemprov Jabar dan dikuasai BUMD. Aset dipisahkan tetap aset milik negara," ujarnya. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:ekonomi,