Tindak Tegas Perkebunan Tak Bayar Pajak

Tindak Tegas Perkebunan Tak Bayar Pajak

Ilustrasi Foto.(Net)

Sampit - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rimbun m meminta pemerintah daerah untuk menindak tegas perusahaan perkebunan yang tidak membayar pajak.
 
"Informasi yang saya terima, di Kabupaten Kotim banyak perusahaan perkebunan yang tidak membayar pajak galian C dan salah satunya adalah PT Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM)," katanya di Sampit, Jumat (9/1/2015).
 
Pemerintah daerah seharusnya memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang bersangkutan sebab tidak mematuhi aturan yang berlaku dan bisa di katakan sebagai pembangkang aturan.
 
Menurut Rimbun, sanksi tegas bisa berupa teguran yang sifatnya pembinaan dan bisa juga dengan mencabut perizinannya jika tidak mengindahkan peringatan dari pemerintah daerah.
 
Dengan adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah itu, diharapkan dapat dijadikan sebagai peringatan terhadap perusahaan perkebunan lainnya yang tidak mematuhi aturan.
 
"Pemerintah daerah memilik hak penuh dalam mengatur setiap investor yang beroperasi di wilayahnya jadi jika mereka tidak dapat diatur sesuai ketentuan yang berlaku maka cabut saja izinnya dan saya yakin masih banyak perusahaan lain yang siap menggantikannya," katanya.
 
Tindakan dari pemerintah daerah tersebut sangat perlu dilakukan, hal itu sebagai bukti jika pemerintah daerah tidak main-main dalam menegakan dan melaksanakan aturan.
 
Sikap tegas juga perlu agar tidak dipermainkan investor, selain itu juga menjaga wibawa daerah.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kotim, Arnila membenarkan sejak berdiri dan hingga beroperasi saat ini PT BUM tidak pernah menyelesaikan kewajibannya, terutama dalam membayar pajak galian C.
 
"Selama ini mereka tidak pernah mau bayar pajak galian C. Meski kami sudah menagih dengan mendatangi kantornya," katanya.
 
Selain mendatangi kantor PT BUM pihak Dispenda kabupaten Kotim juga sudah beberapa kali melayangkan surat secara resmi ke perusahaan agar bisa memenuhi kewajiban terhadap daerah. Namun langkah yang dilakukan pemerintah daerah tidak mendapat tanggapan sama sekali dari manajemen perusahaan.
 
"Sudah sering kami menyurati manajemen perusahaan itu agar membayar pajaknya dengan baik. Tapi tidak ada niat baik dari perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban mereka,  katanya.
 
Petugas pajak yang mendatangi PT BUM untuk menagih pajak, tidak mendapat respon yang baik dari pihak perusahaan.
 
"Petugas yang datang kesana hanya disuruh berdiri saja. Tidak ada misalnya karena kami ini dari instansi pemerintah, melaksanakan tugas untuk menagih pajak, lalu dipersilahkan duduk. Itu tidak ada disana,  ungkapnya. (AY)
.

Categories:Nasional,
Tags:ekonomi,