Perda Syariat Islam Berlaku Pula untuk Non Muslim Disahkan

Perda Syariat Islam Berlaku Pula untuk Non Muslim Disahkan

Empat fraksi di DPRA telah setuju dan sepakat terhadap perda syariat Islam berlaku pula untuk non-Muslim. (Foto: Net)

Jakarta - 22 dari 69 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Sabtu (27/9/2014) dini hari mensahkan perda syariat Islam berlaku pula untuk non-Muslim. Perda yang diberi nama Qanun Jinayat itu disetujui secara aklamasi.

Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Moharriadi mengatakan walau qanun berlaku bagi non-muslim, warga non-Muslim "bebas memilih secara sukarela" apabila perbuatannya diatur pula dalam KUHP.

"Artinya, kalau mau diatur dengan KUHP, silakan. Dan kalau mau diatur dengan qanun, silakan. Jadi, dia memilih dengan sukarela," kata Moharriadi seperti yang dilansir bbc.

Ancaman hukuman dalam Qanun Jinayat kepada pelaku pelanggaran syariat Islam di Aceh beragam mulai 10 hingga 200 kali cambuk. Ada juga hukuman denda mulai 200 hingga 2.000 gram emas murni atau 20 bulan sampai 200 bulan penjara. Hukuman paling ringan untuk pelaku mesum, sedangkan ancaman hukuman terberat ialah terhadap pemerkosa anak.

Namun kalangan pegiat hak asasi manusia  mengkritik isi qanun  yang diberlakukan pula untuk penganut agama non-Muslim ini karena dianggap diskriminatif.

Wakil Ketua DPRA, Tanwier Mahdi selaku pimpinan sidang sebelumnya menanyakan pada anggota dewan apakah Rancangan Qanun Hukum Jinayat dapat disahkan menjadi qanun. Para anggota DPRA yang hadir menjawab, “Diterima, setuju.”

Sebelum Tanwier menanyakan itu, Sekretaris DPRA, Hamid Zein, membacakan draf keputusan DPRA yang diambil dalam rapat Badan Musyawarah yang berlangsung 4 jam mulai pukul 23:00 WIB Jumat malam.

Dalam keputusan DPRA disebutkan Badan Musyawarah yang melibatkan unsur eksekutif sepakat untuk mensahkan Rancangan Qanun Jinayat menjadi qanun.

Jurubicara Fraksi Partai Aceh, Tgk. Muhammad Harun yang membaca pandangan akhir fraksinya menyatakan bahwa partai lokal yang didirikan oleh bekas gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu setuju dan sepakat agar Rancangan Qanun Hukum Jinayat disahkan menjadi qanun.

“Hukum jinayat merupakan bagian dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Qanun ini sangat dinanti-nantikan oleh rakyat Aceh yang menginginkan tegaknya syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) di bumi Serambi Mekkah,” kata Harun.(Ode)**

.

Categories:Politik,