Blunder Jokowi Kacaukan Sistem Ketatanegaraan

Blunder Jokowi Kacaukan Sistem Ketatanegaraan

Presiden RI Joko Widodo.(Foto:Net)

Jakarta -  Kebijakan yang ditempuh Presiden Joko Widodo dinilai sudah banyak  bikin blunder, bahkan mengenyampingkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. 

"Misalnya, kebijakan menaikkan harga BBM yang dilakukan di tengah harga minyak dunia menurun," kata pemerhati politik dari The Indonesian Reform, Martimus Amin di Jakata,  (Minggu, 18/1). 

Kini harga BBM kembali diturunkan. Kebijakan menaikkan dan menurunkan harga BBM yang ditempuh secara gegabah itu, telah menyebabkan harga bahan pokok, tarif angkutan umum, serta harga produk industri membumbung tinggi tidak mau turun kembali. 

Pada sisi lain,  soal pemberhentian Kapolri Jenderal Sutarman yang masih lama berakhir masa jabatannya dan pengusulan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai penggantinya, jelas memicu berbagai persoalan.

Pergantian Kapolri ini telah menimbulkan kontroversi berkepanjangan atas ditetapkan status tersangka calon oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Momen penetapan status tersangka Komjen Budi Gunawan bersamaan proses fit and proper test Komisi III DPR dalam menindaklanjuti surat presiden. Setelah DPR RI menyetujui malah Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan dan mengangkat Plt. Kapolri yakni Komjen Badrudin Haiti. 

Blunder yang dilakukan Jokowi lebih jauh lagi, menurut Martimus terkait pemberhentian Kapolri Sutarman dan pengangkatan Plt. Kapolri itu ternyata juga tidak pernah meminta persetujuan DPR sesuai diatur UU 2/2002 Tentang Kepolisian. 

"Kalau Presiden Jokowi terus menempuh kebijakan seperti ini, maka kita tak dapat membayangkan kekacauan apa lagi yang akan terjadi pada sistem ketatanegaraan kita," demikian mantan caleg DPRD Gerindra ini. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:jokowi,