Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Cacat Hukum

Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Cacat Hukum

Ilustrasi.(Foto:Net)

Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, segala perizinan terkait pembangunan Pelabuhan Cilamaya cacat hukum, karena terbentur pada persoalan Amdal. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya tidak melanjutkan pembangunan pelabuhan tersebut.

Menurut Manajer Kampanye Walhi Ode Rakhman, seharusnya pemerintah langsung menghentikan pembangunan pelabuhan itu. "Bukan malah terkesan memaksakan seperti saat ini. Sebab jika dipaksakan pun, pembangunan pelabuhan harus batal demi hukum karena semua perizinannya cacat hukum,” tuturnya, Minggu (18/1).
Amdal, lanjutnya merupakan syarat mutlak dalam menerbitkan izin lokasi dan izin lingkungan. Ketika Amdal bermasalah, tak seorang pun yang berhak mengklaim bisa melanjutkan pembangunan Pelabuhan Cilamaya. “Jangankan Menteri Perhubungan, Presiden Jokowi pun tidak bisa, karena presiden harus tunduk pada undang-undang,” tegas Ode.
Ode mengatakan, salah satu buktinya dalam proyek itu sejak awal pemerintah tidak melibatkan partisipasi warga atau nelayan sekitar. Padahal, konsekuensi pembangunan pelabuhan itu cukup signifikan, karena bisa mempersempit wilayah tangkap para nelayan.
Salah satu dampak terburuk potensi munculnya gejolak sosial. Termasuk di antaranya, konflik horizontal antarwarga, misalnya para nelayan.
"Potensi konflik ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena sangat memungkinkan bisa meluas. Tidak saja dilihat dari kesamaan sosial, namun juga wilayah," tandasnya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:nasional,