Pemprov Jabar Kukuhkan Satgas PHLT

Pemprov Jabar Kukuhkan Satgas PHLT

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. (Foto : Net)

Bandung - Pemerintah Provinsi Jabar mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (PHLT).  Menanggapi hal tersebut Kepala BPLHD Jabar Anang Suryana mengatakan, bahwa penegakan hukum lingkungan terpadu yang telah dilaksanakan di wilayah hukum Jawa Barat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 meliputi penegakan hukum lingkungan di luar pengadilan.
 
Di antaranya melalui pengenaan sanksi administratif kepada 83 perusahaan/pelaku kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, 7 penyelesaian sengketa melalui ADR (Alternative Dispute Resolution), dan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi pidana kepada 12 perusahaan/pelaku kegiatan yang diduga melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup.
 
Sementara itu, di tahun 2014, penangangan kasus meningkat signifikan, yaitu penegakan hukum lingkungan di luar pengadilan melalui sanksi administratif kepada 59 perusahaan/pelaku kegiatan, 1 penyelesaian sengketa melalui ADR, serta tengah menangani 8 kasus dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Termasuk kegiatan sidak lapangan ke beberapa industri yang berada di wilayah sungai Citarum dan kegiatan penambangan di wilayah Jabar Selatan, Karawang, dan Bogor.
 
Walaupun pada tahun 2014 jumlah kasus yang berhasil ditangani oleh tim penegakan hukum lingkungan terpadu di Jawa Barat meningkat secara signifikan, namun terdapat beberapa kasus pencemaran/perusakan lingkungan yang sangat masif belum berhasil dituntaskan.
 
“Melalui satuan tugas ini, kami sangat berharap kasus-kasus tersebut dapat segera diselesaikan, sehingga menghadirkan rasa keadilan kepada masyarakat dan masyarakat juga merasakan bahwa negara hadir ditengah-tengah mereka”, ujar Anang kepada wartawan, di Aula Barat Gedung Sate, Selasa (20/1/2015).
 
Satgas ini dibentuk berdasarkan pada kesepakatan bersama antara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kepolisian Daerah Jawa Barat, yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 188.44/Kep.1836-Hukham/2014 tanggal 31 Desember 2014.
 
Informasi yang diperoleh CikalNews.com di lapangan, Satgas PHLT Jabar terdiri dari (1) Satuan tugas kajian data/informasi dan perizinan, (2) Satuan tugas penindakan hukum lingkungan, dan (3) Satuan tugas penegakan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan lingkungan. Selain itu, Satgas juga melibatkan Kodam III/Siliwangi yang memiliki sumber daya yang dapat berperan serta dan mendukung terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Jawa Barat.
 
Berikut tugas 3 unsur Satgas PHLT Jabar, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 188.44/Kep.1836-Hukham/2014 tanggal 31 Desember 2014:
 
1.  Satuan Tugas Data/Infomasi dan Perizinan:
a.  Mempersiapkan rencana kegiatan perizinan di bidang lingkungan,
b.  Mengkoordinasikan kegiatan perizinan di bidang lingkungan,
c.  Melaksanakan pelaksanaan perizinan di bidang lingkungan,
d.  Mengevaluasi perizinan di bidang lingkungan, dan
e.  Memberikan masukan dan laporan kepada Ketua Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu.
 
2.  Satuan Tugas Penindakan Hukum Lingkungan:
a.  Mempersiapkan rencana kegiatan penindakan perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan,
b.  Mengkoordinasikan kegiatan penindakan perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan,
c.  Melaksanakan penindakan perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan,
d.  Mengevaluasi perizinan penindakan penindakan perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dan
e.  Memberikan masukan dan laporan kepada Ketua Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu.
 
3.  Satuan Tugas Penegakan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkaitan dengan Lingkungan:
a. Mempersiapkan rencana pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan lingkungan,
b.  Mengkoordinasikan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan lingkungan,
c.  Melaksanakan penindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan lingkungan,
d.  Mengevaluasi pelaksanaan penindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan lingkungan, dan
e.  Memberikan masukan dan laporan kepada Ketua Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu. (AY)
.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,