Mabes Polri Bantu Budi Gunawan Gugat KPK

Mabes Polri Bantu Budi Gunawan Gugat KPK

Ilustrasi Foto(Net)

Jakarta - Divisi Hukum Mabes Polri akan mendapingi Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dalam menghadapi seluruh proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, status Budi sebagai perwira Polri aktif yang menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri.

Divkum Polri juga akan mendampingi Komjen Budi Gunawan dalam mengajukan gugatan pra peradilan kepada KPK, terkait penetapannya sebagai tersangka. Budi akan mempersoalkan pasal gratifikasi yang disangkakan KPK kepada dia.

Status tersangka dari KPK membuat pencalonan Budi sebagai Kapolri terjegal, meski dijadikan calon tunggal oleh Presiden Jokowi dan telah disetujui oleh DPR. Jokowi memutuskan untuk menunda pelantikan Budi hingga proses hukumnya di KPK selesai dan, dan untuk sementara Wakil Kepala Polri Badrodin Haiti, ditunjuk jadi pelaksana tugas Kapolri. 

"Bantuan ditangani langsung oleh Divkum Mabes Polri, yang punya kewenangan memberikan bantuan kepada polisi aktif," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Ronny F. Sompie, Selasa (20/1/2015).

Menurut Ronny, rencana bantuan ini sudah disampaikan saat Jenderal Sutarman masih menjabat sebagai Kapolri. Perintah itu ditegaskan kembali oleh Plt Kapolri, Komjen Badrodin Haiti.  "Sudah diperintahkan segera berikan bantuan hukum," ujar Ronny.

Bantuan hukum itu, lanjutnya biasa dilakukan Polri kepada anggotanya yang tengah menjalani proses hukum. "Divkum punya izin mendampingi," tegas Ronny.

Mabes Polri juga rencananya akan membentuk tim yang berisi ahli-ahli hukum yang bisa memberikan saran terkait gugatan pra peradilan, yang akan diajukan Budi kepada KPK.

Sebelumnya, Komjen Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar, Selasa 13 Januari 2015. Calon Kapolri itu diduga melakukan tindak pidana korupsi, yakni diduga menerima hadiah atau janji pada saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian RI

Budi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999, tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:hukum,